Negara-negara Arab Belum Siap untuk Hapuskan Utang Irak

Negara-negara Arab Belum Siap untuk Hapuskan Utang Irak

- detikNews
Rabu, 24 Nov 2004 13:23 WIB
Jakarta - Negara-negara Arab menyatakan bahwa mereka masih belum siap untuk berkomitmen menghapuskan utang-utang Irak senilai lebih dari US$ 30 miliar kepada mereka. Negara-negara Arab tetap enggan meski telah didesak Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya telah setuju untuk menghapuskan utang Irak.Sebelumnya, Rusia, Jepang, Eropa dan AS telah mencapai kesepakatan untuk meniadakan 80 persen dari porsi utang Irak kepada negara-negara maju tersebut. Namun Kuwait -- kreditor tunggal terbesar Irak -- dan Arab Saudi menyatakan bahwa komitmen keringanan utang adalah tidak mungkin sampai Irak memiliki pemerintahan terpilih dan dihormati secara internasional.Perdana Menteri (PM) Irak Ayad Allawi, telah berulang kali menyerukan negara-negara Arab untuk berkomitmen pada janji mereka meringankan utang negeri itu. Demikian seperti dilansir kantor berita Associated Press, Rabu (24/11/2004).Pemerintah interim Irak pernah menyatakan bahwa utang-utang luar negerinya menghalangi proses pembangunan kembali pasca invasi AS. Terlebih karena saat ini, negeri bekas rezim Saddam Hussein itu tengah berjuang melawan gerakan-gerakan perlawanan.Pada Minggu (21/11/2004) lalu, kelompok negara-negara berekonomi kuat yang tergabung dalam Paris Club, termasuk AS, Jepang, Rusia dan negara-negara Eropa, mengumumkan bahwa mereka akan menghapuskan 80 persen utang -- atau lebih dari US$ 31 miliar -- dari total US$ 38,9 miliar yang diutangkan kepada Irak.Irak memiliki utang sebesar US$ 15 miliar kepada Kuwait. Pemerintah Kuwait menegaskan bahwa pihaknya hanya akan mendukung "pengurangan besar" utang Irak jika perjanjian itu dinegosiasikan dengan pemerintah Irak yang terpilih dan diakui secara internasional serta kemudian disetujui parlemen Kuwait.Sikap serupa disampaikan Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya termasuk Qatar dan Uni Emirat Arab. Irak memiliki utang senilai US$ 9 miliar pada Arab Saudi, US$ 4 miliar pada Qatar dan US$ 3,8 miliar pada Uni Emirat Arab. (ita/)


Berita Terkait