PPATK: Indonesia Luas, Masa Enggak Ada Pelanggaran Pemilu?

Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf menilai maraknya politik uang saat Pemilu bukan saja karena lemahnya sistem pengawasan tapi ketegasan penyelenggara Pemilu.

"Saya katakan kita prihatin begitu luas wilayah kita masa nggak ada pelanggaran Pemilunya?" kata ketua PPATK M Yusuf dalam Diskusi 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakpus, Minggu (8/12/2013).

Yusuf mengaku kecewa dengan penegakan hukum oleh penyelenggara Pemilu. Andaikan KPU, Bawaslu atau DKPP tegas, maka tentu pelanggaran Pemilu khususnya politik uang tak sampai menjamur begitu masif.

"Saya agak kecewa sangat minim pelanggaran Pemilu yang sampai pengadilan. Harusnya ini dorong kandidat ke proses hukum supaya ada efek jera," ujarnya.

Yusuf bercerita bagaimana ia berupaya menerapkan efek jera bagi koruptor, dari yang dulunya diancam hukuman mati kini jadi pemiskinan koruptor.

"Saya jaksa yang menuntut hukuman seumur hidup dan hukum mati (bagi koruptor) saking jengkelnya. Dan sekarang diubah jadi melaratkan dia," ujarnya.

Karenanya ia berharap penyelenggara Pemilu bisa tegas mencegah pelanggaran Pemilu khusus terkait politik uang. Bukan cuma wacana tapi kongkrit.

"Kalau bisa diwujudkan saya bisa optimis. Tapi kalau cuma wacana kasihan rakyat kita, maaf ekonominya lemah, pendidikannya rendah," ucapnya.

(iqb/rvk)