Telusuri Transaksi Keuangan, PPATK Minta Nama Pengurus 12 Parpol

Jakarta - Politik uang saat Pemilu menjadi perhatian serius Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK ingin mencegahnya dengan memantau transaksi keuangan selurh pengurus inti partai politik peserta Pemilu.

PPATK sebetulnya sempat meminta KPU menyerahkan nomor rekening seluruh caleg dan bendahara partai, namun KPU tak punya kewenangan meminta nomor-nomor rekening itu. PPATK kembali meminta meski hanya nama dan tempat tanggal lahir pengurus inti parpol.

"Pengurus partai politik sederhana pengurus intinya, ketua umum, sekjen dan bendahara. Nah, jumlah partai cuma 12, itu mudah," kata komisioner KPU Sigit Pamungkas dalam diskusi 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakpus, Minggu (8/12/2013).

Pernyataan Sigit itu langsung disanggah Ketua PPATK M Yusuf. "Kalau begitu saya minta nama lengkap dan tempat tanggal lahir (ketua umum, Sekjen, dan bendahra umum) kirim ke PPATK," kata Yusuf.

"Kalau itu sederhana, nama dan tempat tanggal lahir itu sudah ada. Mudah, karena bukan untuk PPATK saja, publik saja bisa tahu. Bukan sesuatu yang susah," timpal Sigit Pamungkas.

Yusuf akhirnya menjabarkan soal permintaanya itu, bahwa PPATK bisa menelusuri transaksi keuangan pengurus partai politik walau hanya dengan nama dan tempat tanggal lahir.

"Karena kita minta rekening mereka keberatan, maka kita sederhanakan kita berharap KPU berinisiatif menyerahkan daftar pengurus partai yang 12 (parpol) tadi," ucap Yusuf.

(bal/rvk)