"Semua pejabat kalau diminta buktikan harta kekayaannya dari mana hampir semua nggak bisa buktikan kalau dihubungkan dengan pajak. Maka semua yang mimpin ini dijadikan ATM. Yang berkuasa nggak diperiksa, yang tidak berkuasa diperiksa, ini mau sampai kapan selesainya?," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2013).
Ia menegaskan usulannya ini tidak berarti sebuah dukungan pada para koruptor politisi Gerindra ini pun tidak menutup perdebatan atas usulan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok mengatakan korupsi di Indonesia terjadi karena sistem pemerintahan memberi ruang pada hal tersebut. Para lurah dan camat dijadikan ATM oleh segelintir penguasa dan akhirnya harus menyelewengkan dana APBD yang menjadi domain mereka. Sayangnya, tak banyak orang yang mau berbicara lantang atas penyimpangan ini.
"Mereka terjebak sistem kan sekarang. Sistem yang ada di Indonesia seperti itu. Siapa yang berani ngomong? Orang nggak berani ngomong dong. Kita harus berani tegas," pungkasnya.
(mnb/gah)










































