Polling Charta Politika: Rakyat Tetap Ingin Pilkada Langsung

Jakarta - Charta Politika Indonesia mengadakan polling terkait revisi UU Pilkada di DPR. Ternyata mayoritas rakyat Indonesia menghendaki Pilkada tetap digelar secara langsung.

"Mayoritas responden masih menginginkan Pilkada dipilih langsung oleh masyarakat," kata Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya di kantornya, Jl Cipaku II No 18, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (5/12/2013).

Charta Politica Indonesia melakukan telepolling terkait "Quo Vadis Pilkada Langsung: Fakta dan Realita" menggunakan 600 responden di 9 kota besar di Indonesia yakni Medan, Palembang, Jakarta Timur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Tingkat kepercayaan polling ini diyakini 95%, dengan margin of error +/- 4%.

Sebanyak 74% responden tetap menginginkan Pilkada secara langsung oleh masyarakat. Hanya 18% responden yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sisanya tak mempermasalahkan apakah Pilkada dipilih langsung atau melalui DPRD.

Sementara itu 60,5% responden ingin pemilihan Bupati/Walkot digelar terpisah dengan Pilgub seperti saat ini. Hanya 28 persen responden menghendaki Pilgub digelar dengan pemilihan Bupati dan Wali Kota. Selebihnya responden tak mau menjawab pertanyaan.

Selain itu survei ini juga membahas penanganan sengketa Pilkada oleh MK. Sebanyak 36% responden tetap percaya MK menangani masalah Pilkada, hanya 26,7% yang ingin sengketa Pilkada ditangani oleh MA. Mayoritas responden yakni 37,3% responden mengaku tidak tahu soal hal itu.

(van/nrl)