Presiden Harus Ganti Kapolri

Jakarta - Sejumlah aksi kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan Polri tidak terlepas dari tanggung jawab Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar. Kasus terakhir adalah kasus bentrok antara aparat dan sejumlah warga di Bojong.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera melakukan pembenahan secara komprehensif di tubuh Polri. Salah satunya, dengan mengganti Kapolri Jenderal Pol. Da’i Bachtiar. Hal ini diungkapkan anggota DPR, Hajrianto Tohari saat dihubungi detikcom di Jakarta, Selasa (23/11/2004) malam. Pembenahan itu, menurut Hajrianto, sangat penting dan mendesak, karena dalam beberapa tahun terakhir begitu banyak peristiwa yang menunjukkan lemahnya profesionalisme Polri. “Tidak hanya mengganti Kapolri saja, tetapi juga harus ada pembenahan komprehensif di Polri secara intitusional,” kata Hajrianto.Pembenahan di tubuh Polri, kata Hajrianto, juga harus dilakukan secara kultural. “Agar polisi tidak selalu menonjolkan cara-cara militeristik dalam menghadapi aksi masa,” katanya.Aksi kekerasan Polri, kata Hajriyanto, tidak hanya dalam kasus penembakan serta pemukulan terhadap warga Bojong, Bogor, ketika mereka menggelar aksi protes menentang rencana uji coba Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), Senin (22/11/2004) lalu. Tetapi juga aksi penembakan terhadap mahasiswa UMI Makassar yang melakukan unjuk rasa di kampusnya beberapa waktu lalu. ”Ini semua bukti, polisi masih menggunakan pendekatan kekerasan,” tandas Hajrianto.Padahal, lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, ketika Polri dipisahkan dari TNI, mereka diharapkan mampu memproses dirinya hingga ”berwajah sipil”. Mereka juga diharapkan mampu menangani masalah-masalah ketertiban, seperti aksi unjuk rasa atau demonstrasi, dengan cara-cara yang persuasif.”Kenyataannya, yang kita lihat sejak reformasi digulirkan hingga sekarang, watak militer dari Polri belum berkurang sama sekali. Dalam menyelesaikan masalah ketertiban, mereka masih mengedepankan cara-cara yang bersifat militeristik,” ungkapnya.Semntara itu, anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan juga memberikan tanggapan senada. Menurut anggota Fraksi PDIP ini, kinerja Polri yang dipimpin Jenderal Polisi Da’i Bachtiar memang layak dipertanyakan. ”Sudah jelas, kinerja kepolisian saat ini sangat buruk sekali. Paling tidak, kita melihat sisi profesionalisme polisi yang sangat kurang,” ujarnya. Karena itu, lanjut Trimedya, Komisi III DPR akan meminta dilakukan rekonstruksi terhadap beberapa peristiwa. Antara lain, terkait dengan kasus kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi pekan lalu. ”Rekonstruksi diperlukan, agar menjadi jelas siapa yang salah. Juga, agar polisi tidak begitu saja mencari kambing hitam atas peristiwa tersebut,” kata Trimedya. Kalau disetujui, demikian Trimedya, dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Kamis (25/11/2004) nanti, rekonstruksi soal kecelakaan tersebut bisa dilakukan. Trimedya juga menunjuk tindak kekerasan oleh aparat kepolisian di TPST Bojong, yang ia sebut sebagai bentuk tontonan kekerasan oleh polisi. ”Coba lihat di televisi, masa sih dengan rakyat sendiri harus begitu perlakuannya. Sampai-sampai, nenek-nenek pun ikut di-sweeping," tandasnya.Ditambahkan, dalam kasus kerusuhan di TPST Bojong, tidak tertutup kemungkinan akan dibentuk tim investigasi untuk mencari tahu secara jelas duduk persoalan sebenarnya. ”Kinerja kepolisian memang buruk. Dan, dalam hal ini, posisi Kapolri memang layak dipertanyakan,” tegas Trimedya. (mar/)