"Secara umum sudah diketahui proses politik di kita high cost economy, yang kedua secara umum sudah diketahui bahwa sistem keuangan di partai itu bukan hanya belum transparan tetapi juga belum akuntabel. Kita tidak memberikan judgement cuma kami khawatir karena perbankan menjadi salah satu sektor yang dalam 3 kali siklus pemilu selalu berkaitan, tahun 1998 BLBI, 2004 ada BNI46, dan 2008 ada kasus Century," kata Bambang saat peluncuran Corruption Perception Index 2013 di Kantor TII Jalan Senayan Bawah, Rawa Barat, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2013).
"Kenapa perbankan, kalau bayangan saya sih kapitalisasi uangnya besar kan, itu yang disebut cash and carry besar, bentuk transaksi penyuapan sekarang kan cash and carry, ada uang ada barang, ada uang ada jasa, balik lagi ke zaman tradisional," terangnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain itu yang Anda tahu, bantuan sosial. Sekarang menurut studi KPK, bantuan sosial tidak hanya di pemerintah daerah tetapi juga di departemen, kalau dulu kan bansos di Pemda kan kaitannya dekat dengan Pemilukada, sekarang bansos ini ada di departemen jadi ini harus dikontrol," lanjutnya.
Bambang juga menyoroti dana optimalisasi senilai Rp 2,7 triliun yang baru muncul menjelang pemilu. Ia menilai hal ini sarat permainan anggaran.
"Itu memang harus diawasi karena dana optimalisasi adanya di ujung-ujung nih, apa betul itu untuk optmalisasi? Kami sudah kirim surat untuk menanyakan dana optimalisasi ke lembaga-lembaga terkait. Ini harus dikontrol dengan baik, karena ini bisa potensial untuk digunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya," pungkasnya.
(mnb/rmd)











































