TII dan KPK: Waspada Korupsi Jelang Pemilu 2014

Jakarta - Praktik korupsi dikhawatikan akan semakin meningkat jelang tahun 2014. Masyarakat pun diminta lebih kritis memilih para calon legislatif dan calon presiden pada 2014.

"Transaksi membiayai tahun politik sudah terjadi. Ada potensi korupsi yang sudah bekerja," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto di kantor TII, Jalan Senayan Bawah, Rawa Barat, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2013).

Ia hadir dalam pemaparan Corruption Perception Index Tahun 2013. Bersama Bambang turut hadir staf ahli UKP4 Yunus Husain dan pihak Bappenas, Diani Sadia.  Bambang mencontohkan jika salah satu sektor yang harus dijaga yakni sektor perbankan.

"Saya khawatir akan terjadi chaos politik kalau sektor perbankan tidak diwaspadai," lanjutnya.

Ia menarik kesimpulan tersebut dengan berkaca dari 3 kali pemilu di Indonesia, sektor perbankan menjadi salah satu sasaran masalah keuangan yang belum selesai hingga saat ini.

"1998 sebelum pemilu 1999 ada kasus BLBI, 2004 terjadi kredit macet bank BNI 46, 2008 Century terjadi," terangnya.

Hal yang sama turut dikatakan oleh Sekjen TII, Dadang Triasasongko menyatakan jika kasus korupsi politik menjadi salah satu penyumbang skor CPI Indonesia masih sama dengan tahun lalu.

Ia menceritakan jika langkah pemberantasan korupsi di tubuh partai politik belum maksimal. Langkah TIII yang meminta transparasi anggaran pada partai politik ternyata mendapatkan pertentangan dari partai bersangkutan.

"Dari 9 partai yang ada di parlemen, ada 4 partai yang menolak memberikan rekap pengelolaan keuangan partai. Ada Demokrat, Golkar, PKS dan PPP. Waktu itu PKS masih hangat soal korupsi sapi," sambung Dadang.

Mengacu pada hasil CPI tahun ini, Dadang meminta warga lebih waspada untuk menentukan pilihannya pada kandidat partai politik.

"Kita harus lebih selektif untuk memilih pemimpin di tahun 2014," pungkasnya.

(mnb/gah)