KPK Raih Nilai Tertinggi Soal Akuntabiltas Lembaga

Jakarta - Enam lembaga dan instansi mendapatkam nilai A pada hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi 2013. Nilai terendah didapatkan oleh Bawaslu dan Ombudsman Republik Indonesia.

Evaluasi ini dilakukan kepada 88 kementerian/Lembaga dan 33 pemerintahan provinsi. Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar ada peningkatan perbaikan akuntabilitas di kementerian dan lembaga Indonesia.

"Semuanya terwujud karena adanya peningkatan komitmen pimpinan untuk penguatan dan peningkatan akuntabilitas organisasi," ujar Azwar di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2013).

Keenam lembaga yang mendapatkan predikat A (sangat baik) adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementeria Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sayangnya tidak ada yang mendapatkan nilai AA (memuaskan).

Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah. Tujuan lainnya untuk melihat komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi.

"Akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari keselarasan antara rencana dengan apa yang dicapai," terangnya.

Instansi yang mendapatkan nilai D (kurang) yaitu Bawaslu dan Ombudsman Republik Indonesia.

Pada tingkat pemerintahan provinsi, hanya DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur yang mendapat nilai A. Lalu dapat nilai berapa DKI Jakarta?

Ibu Kota negara ini mendapat nilai CC (cukup baik/memadai) dan kalah oleh Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

(tfq/jor)