Soal Jilbab Polwan, Istana: Presiden Minta Polri Respon Proporsional

Cipanas - Presiden SBY terus mengikuti polemik penggunaan jilbab untuk anggota polisi wanita (polwan). Presiden SBY meminta Polri menyikapinya dengan proporsional.

"Presiden minta agar Polri merespon secara proporsional, apa yang menjadi sesuatu kelaziman tugas Polri," ujar juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha dalam keterangannya di Istana Cipanas, Jawa Barat, Senin (2/12/2013).

Sebelumnya Kapolri Jenderal Sutarman membolehkan Polwan mengenakan jilbab saat bertugas. Namun kebijakan itu dikoreksi Wakil Kapolri Komjen Oegroseno melalui surat edaran penundaan.

"Itu hak bukan kewajiban, ternyata begitu pakai warna-warni karena dia terikat dinas dan yang lain. Begitu warna warni ini menjadi persoalan, warna-warninya bukan persoalannya (jilbab)," kata Kapolri di Mako Ditpoludara Baharkam Polri.

Sutarman mengaku mendapat apresiasi atas pernyataannya yang membolehkan Polwan memakai jilbab dengan alasan hak asasi manusia. Ia menegaskan masalah ini hanya pada perlu peraturan yang jelas dan penyeragaman pakaian dinas bagi Polwan yang ingin berjilbab.

"Kebijakan ini saya serahkan kembali anda silakan seragamkan, anda juga mengingat anda yang ada di Jakarta bisa beli tapi yang di daerah-daerah sana ngga bisa beli bagaimana," imbuh mantan Kabareskrim itu.


(mpr/mok)