Komisi V: Pemasangan RFID Bentuk Inkonsistensi Pemerintah Atas LCGC

Jakarta - Pemerintah memberlakukan pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) pada kendaraan bermotor untuk mengendalikan subsidi BBM. Anggota Komisi V DPR RI, Saleh Husin menilai alat tersebut bertentangan dengan kebijakan mobil murah atau LCGC (Low Cost Green Car) yang diterapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Waktu itu pemerintah mengatakan kebijakan mobil murah dibuat dan pelaksanaannya tidak akan menggunakan BBM bersubsidi, namun saat ini hal itu dilanggarnya sendiri dengan memberikan pemasangan RFID pada mobil murah tersebut," ujar Saleh melalui pesan singkat, Senin (2/12/2013).

Menurutnya kebijakan RFID yang bertabrakan dengan LCGC tersebut memperlihatkan inkonsistensi pemerintah. Ia justru mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak impor transportasi massal.

"Justru harusnya pemerintah memprioritaskan pengurangan pajak untuk angkutan massal daripada pengurangan pajak buat kendaraan pribadi," imbuhnya.

Pemasangan RFID sudah mulai dilakukan sejumlah SPBU di DKI Jakarta sejak Rabu (27/11) pekan lalu. Kendaraan mewah sekalipun nampak mengantre untuk dipasangkan RFID.

Dengan dipasangkan RFID, maka kendaraan boleh menggunakan BBM bersubsidi dalam batasan tertentu. Sementara itu dalam aturan main LCGC, setiap mobil murah tersebut sama sekali dilarang menggunakan BBM bersubsidi.


(bgs/mok)