Ini Penjelasan Kapolri Soal Penundaan Polwan Berjilbab

Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman membolehkan Polwan mengenakan jilbab saat bertugas, namun kebijakan itu dikoreksi Wakil Kapolri Komjen Oegroseno melalui surat edaran penundaan. Apa tanggapan Kapolri?

"Itu hak bukan kewajiban, ternyata begitu pakai warna-warni karena dia terikat dinas dan yang lain. Begitu warna warni ini menjadi persoalan, warna-warninya bukan persoalannya (jilbab)," kata Kapolri di Mako Ditpoludara Baharkam Polri Jalan Cirendeu Raya, Pondok Cabe, Tangsel, Senin (2/11/2013).

Sutarman mengaku mendapat apresiasi atas pernyataannya yang membolehkan Polwan memakai jilbab dengan alasan hak asasi manusia.

"Saya mendapat apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak, artinya nggak ada masalah sebetulnya. Ini masalahnya tinggal menyeragamkan," ujarnya.

Ia menegaskan masalah ini hanya pada perlu peraturan yang jelas dan penyeragaman pakaian dinas bagi Polwan yang ingin berjilbab.

"Kebijakan ini saya serahkan kembali anda silakan seragamkan, anda juga mengingat anda yang ada di Jakarta bisa beli tapi yang di daerah-daerah sana ngga bisa beli bagaimana," imbuh mantan Kabareskrim itu.

Soal anggaran dalam ketentuan yang baru ini, Sutarman menyatakan perlu anggaran khusus. "Jilbabnya mungkin mudah belinya Rp 5 ribu dapat, bajunya? Ya harus (anggaran khusus) ini anggaran DPR," ucapnya.

Jadi kapan aturan Polwan boleh mengenakan jilbab bisa terealisasi? "Itu menyangkut berbagai hal. Kalau anggarannya keluar 2014 ya 2014 kita anggarkan. Tapi apakah ada anggaran lain, itu yang menjadi persoalan," jawab Sutarman.

"Nah kalau ada tender lagi nanti lebih pusing lagi," imbuhnya soal apakah akan ada tender.

(iqb/ndr)