Belakangan, Sutarman menyebut bahwa surat itu dia yang tandatangani. Hal ini membantah ada masalah antara Kapolri dan Wakapolri soal penggunaan jilbab bagi polwan.
"Saya yang suruh (tandatangani surat). Saya kebetulan waktu itu ada di sana, saya telepon pak Irwasum mas tolong moratrium dulu aturan karena tidak seragam," kata Jenderal Sutarman di Mako Ditpoludara Baharkam Polri Jalan Cirendeu Raya, Pondok Cabe, Tangsel, Senin (2/11/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sampai dengan posisi moratorium penggunaan jilbab bagi polwan itu, pihaknya langsung menyerahkan kembali kepada polwan untuk merumuskan pakaian yang sesuai dan seragam.
"Kita serahkan kembali kepada polwan untuk merumuskan pakaian yang pas itu bagaimana, kalau membeli lagi duitnya nggak ada, nggak ada anggaran. Ganti baju saja itu anggaran yang mahal," tuturnya.
Saat ditanya hubungannya dengan Wakapolri yang terkesan berbeda pandangan, Sutarman menegaskan tak ada masalah.
"Ngga ada (masalah), waktu itu saya yang suruh. Karena ketidakseragaman tadi. Saya kan sedang di Papua kemarin. Harus diseragamkan. Ini saya kembalikan kebijakan ini rumuskan karena menyangkut anggaran, aturan kesergaman. Silakan rumuskan makin cepat makin bagus," ucapnya.
(bal/ndr)