Pertama Kali! KBRI Wellington Gelar Seminar Indonesia Update

Laporan dari Selandia Baru

Pertama Kali! KBRI Wellington Gelar Seminar Indonesia Update

Rita Uli Hutapea - detikNews
Jumat, 29 Nov 2013 20:35 WIB
Pertama Kali! KBRI Wellington Gelar Seminar Indonesia Update
Wellington - Masyarakat Indonesia di Selandia Baru dianggap perlu untuk mengetahui tentang UU Keterbukaan Informasi Publik. Karenanya, KBRI Wellington menggelar seminar mengenai hal ini, yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia sudah sangat berubah dengan segala kemajuannya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Wellington, Selandia Baru bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo telah menyelenggarakan seminar bertajuk Indonesia Update 2013 di KBRI Wellington.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi tentang "Indonesia Baru dan Keterbukaan Informasi' ini adalah Ismail Cawidu, Sekretaris Ditjen IKP dan Tulus Direktur Komunikasi Publik Kemkominfo. Sementara Prof Dr Ben Thirkell White dari Victoria University dan Dr Djayadi Hassan dari Paramadina mengulas tema Demokrasi Politik dan Pembangunan di Indonesia.

Diskusi berlangsung meriah dihadiri kalangan pelajar dan mahasiswa, para pakar politik serta masyarakat Indonesia di Wellington. Turut hadir pula pakar-pakar dari Universitas Victoria, Ombudsman-Selandia Baru.

Diskusi yang secara khusus membahas pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP no 14/2008) ini dipandu oleh PLE Priatna, Kepala Perwakilan/Kuasa Usaha ad interim KBRI Wellington.

"Seminar tentang UU Keterbukaan Informasi Publik perlu disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia di Selandia Baru. Bahwa Indonesia sudah sangat berubah dengan segala kemajuan politik, kebebasan berekspresi dan teknologi komunikasi," ujar PLE Priatna selaku penggagas acara ini.

"Akuntabilitas dan transparansi menjadi budaya kerja baru hampir di semua badan publik," imbuh Priatna.

Hal senada disampaikan Ismail Cawidu. "Mentalitas kerja para pejabat publik harus mampu menyesuaikan dengan gerak perubahan zaman," tutur Ismail yang menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Setditjen IKP) Kemkominfo dalam seminar yang digelar 28 November tersebut.

Β "UU KIP no 14/2008 di tengah laju perkembangan demokrasi di Indonesia, memberikan tata kerja baru bagi badan publik dengan penuh keterbukaan dan akuntabilitasnya, membagikan informasi apa yang dikerjakan kepada publik", tandas Ismail.

Sementara Dr Djayadi Hassan dari Universitas Paramadina tampil rileks memaparkan kemajuan demokrasi di tengah tantangan kebebasan publik dan media yang begitu besar.

Seminar ini berlangsung memikat dengan para pembicara yang mampu menghidupkan dialog cerdas.

Dijelaskan Priatna, acara Seminar Indonesia Update 2013 ini akan ditutup dengan pagelaran budaya Indonesia Summer 2013, yang akan digelar di gedung teater Elim Wellington pada 30 November.

(ita/ndr)


Berita Terkait