Survei PDB: Jokowi Masih Populer Meski Belum Bisa Atasi Macet

Survei PDB: Jokowi Masih Populer Meski Belum Bisa Atasi Macet

Mulya Nur Bilkis - detikNews
Jumat, 29 Nov 2013 19:58 WIB
Jakarta - Berdasarkan survei Pusat Data Bersatu (PDB), penanganan kemacetan di Jakarta selama setahun kepemimpinan Jokowi membuat warga DKI paling tak puas. Meski demikian Jokowi masih tetap populer di mata warga Jakarta.

"Berdasarkan polling kita, walaupun masyarakat tidak puas terhadap masalah yang utama seperti kemacetan dan angkutan umum, sosok Jokowi tetap populer seperti yang terlihat di berbagai survei," kata Kepala PDB Didik J Rachbini di kampus Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Gedung Energy, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

Menurutnya, ketertarikan warga pada Jokowi ibarat pasangan suami-istri yang sedang 'honeymoon' dan masih memiliki rasa sayang tak ada habisnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini memperlihatkan Jokowi masih disayang oleh masyarakat. Dia tidak menjadi yang dipersalahkan oleh masyarakat," tuturnya.

Namun, jika Jokowi tidak melakukan perbaikan maka perlahan popularitasnya akan menurun. Masalah yang utama adalah kemacetan dan transportasi.

"Masalah utama Jokowi adalah persoalan transportasi massal yang belum juga rampung. Kalau ini tidak diselesaikan, maka 'honeymoon' warga pada dia juga akan selesai," lanjutnya.

Sementara Direktur Paramadina Public Policy Wijayanto Samirin di tempat yang sama mengatakan popularitas Jokowi dan wakilnya Ahok yang masih terjaga selama setahun ini bisa berarti dua hal.

"Masyarakat memang begitu menyukai mereka, atau mereka yang bisa me-maintain bulan madunya dengan baik," tuturnya.

Jokowi, lanjut dia, dianggap berhasil untuk program-program prioritas nomor dua seperti pendidikan dan kesehatan. Namun masih ada beberapa bidang utama yang belum berhasil ditangani, seperti kemacetan, banjir dan tingkat pengangguran di kota Jakarta yang mencapai 9 persen.

"Saya juga menyoroti tentang lambannya realisasi APBD yang hingga kuartal ketiga baru capai 40 persen dan hal ini justru ada di dinas-dinas yang besar seperti PU dan Perhubungan," jelas Wijayanto.

(nwk/rmd)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini