KJP dan KJS Buat Warga DKI Puas Terhadap Program Kesehatan Jokowi

Jakarta - Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam program kesehatan dan pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jokowi dan wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) membuat warga DKI puas. KJP dan KJS ini dinilai cukup membantu masyarakat kelas bawah.

Hal ini diungkapkan Direktur Paramadina Public Policy Institute Wijayanto Samirin yang memberikan analisa pada survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) yang dimotori Didik J Rachbini. Dalam survei itu dari 11 program yang ditanyakan, 3 program menduduki kepuasan paling atas yakni penataan PKL, pelayanan kesehatan dan bantuan pendidikan.

"Kita lihat dari hasil survei ini kalau masyarakat sudah cukup puas dengan sektor kesehatan dan pendidikan ini tidak lepas dari program KJS dan KJP yang dicanangkan. Program ini dinilai, cukup membantu masyarakat kelas menengah ke bawah. Penataan PKL ini juga bisa dilihat dari Tanah Abang yang sudah lebih manusiawi," kata Wijayanto.

Hal itu disampaikan dia dalam pemaparan survei PDB di Gedung Energy, SCBD, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

Namun demikian, 3 program itu baru membuat Jakarta yang sebelumnya tidak layak menjadi layak. Masalah utama yakni kemacetan dan banjir belum tertangani dengan baik.

"Jokowi dianggap berhasil untuk program-program yang tingkat kepentingannya masih di nomor 2. Namun masih ada beberapa bidang utama yang belum berhasil ditangani, seperti kemacetan dan banjir dan tingkat pengangguran di kota Jakarta mencapai 9 persen. Tantangan menata Jakarta itu tidak kecil," tutur Wijayanto.

Sebelumnya, PDB mengadakan survei dengan sistem telepolling pada tanggal 11-13 Oktober 2013 pada 500 responden yang dipilih secara acak dari buku telepon. Responden disodori pertanyaan tentang 11 program Jokowi-Ahok dengan jawaban 'puas', 'tidak puas' atau 'tidak tahu'. Margin of error survei ini sebesar 4,5 persen.

Berikut 11 program Jokowi-Ahok berdasarkan persentase 'Kepuasan' warga:

1. Penataan PKL (77,7%)
2. Pelayanan Kesehatan (73,8%)
3. Bantuan Pendidikan (65,4%)
4. Penataan Kota (71,5%)
5. Pelayanan Birokrasi (70,8%)
6. Penataan Pasar (64,6%)
7. Penataan Stasiun (61,5%)
8. Mengatasi Banjir (54,6%)
9. Pembangunan Infrastruktur (50,8%)
10. Penataan Terminal (50%)
11. Pembangunan Angkutan Umum Memadai (43,1%)
12. Mengatasi Kemacetan (33,8%).

(nwk/mad)