MM Billah: Pembunuhan Politik Munir Tragedi Nasional

Jakarta - Apa yang terjadi pada Munir dinilai sebagai pembunuhan politik yang merupakan tragedi nasional. Pesan sang pembunuh agar para aktivis HAM ketakutan bernasib serupa."Sebagai catatan, dalam kasus Munir, saya pribadi melihat ini sebagai suatu tragedi nasional. Peristiwa ini dapat memberikan dampak yang sangat mendalam."Demikian kata anggota Komnas HAM MM Billah dalam jumpa pers usai menerima puluhan orang dari Komunitas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM di Kantor Komnas HAM jalan Latuharhari Menteng Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2004). Dia didampingi Ketua Sub Komisi Hak Sipil dan Politik Lies Subondo."Ini merupakan pembunuhan politik yang terjadi di Indonesia. Memang sebelumnya telah terjadi pembunuhan politik yang sama, mulai dari kasus peristiwa G30S/PKI. Tapi sebelumnya juga sudah ada pembunuhan politik, contohnya pembunuhan terhadap Tan Malaka," ujarnya.Billah berharap kasus Munir merupakan pembunuhan politik yang terakhir. Meski tidak ada yang menjanjikan kasus tersebut yang terakhir. Bahkan kasus tersebut merupakan awal gerakan besar untuk menghambat penegakan kasus-kasus HAM dan demokrasi."Munir merupakan ikon pembela HAM di Indonesia. Jadi tragedi ini, orang yang diduga sebagai pembunuh ingin memberikan pesan kepada masyarakat, khususnya aktivis HAM untuk hati-hati. Bila tidak, akan menerima akibat yang serupa. Ini merupakan ancaman terhadap semua orang yang ingin menegakkan HAM di Indonesia," tukasnya.Diakui Billah, racun yang terkandung dalam jasad Munir memang dikenal sebagai racun pembunuh yang tidak terlihat dan tidak tercium, tapi dampaknya sangat keras."Namun kepada aktivis HAM, jangan takut untuk mengatakan yang benar. Kita harus lebih tegar dan berani, karena orang yang meracun itu pengecut dan penakut," imbaunya.Soal tuntutan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, menurut dia, akan disampaikan dalam rapat paripurna Komnas HAM mendatang. Desakan kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kasus Munir juga tidak hanya dari para keluarga korban pelanggaran HAM, tapi juga dari DPR."Mudah-mudahan ini juga didengar Pemerintah SBY-Kalla. Tapi tidak ada jaminan ini untuk didengar. Kami juga akan mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini," tandas Billah. (sss/)