Soal Penyadapan, Menhan: Kita Kebobolan Karena Pakai Satelit Asing

Jakarta - Rencana pengadaan satelit dalam negeri didorong oleh Komisi I DPR. Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara (BIN) mendukung rencana ini agar Indonesia tak bisa disadap lagi.

"Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada selama ini adalah satelit sewaan. Satelit sewaan itu bukan milik kita, tapi orang luar. Begitu mudahnya kita disadap," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Purnomo menjelaskan, satelit milik dalam negeri penting sekali diadakan karena ini menyangkut keamanan komunikasi Indonesia. Namun satelit semacam ini hanya diperuntukkan bagi kebutuhan spesifik.

"Perlu ada satelit khusus yang kita punya untuk kebutuhan strategis. Pertahanan, intelijen, dan kepolisian. Ini perlu," tegasnya.

Namun Purnomo menegaskan pengadaan satelit merupakan ranah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang saat ini dipimpin Tifatul Sembiring. Kepala BIN Marciano Norman juga mendukung adanya satelit yang dimiliki dalam negeri.

"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan penyadapan akan besar. Tetapi kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri akan memberikan keamanan yang lebih," tutur Marciano.

Sebelumnya, rencana adanya satelit khusus dalam negeri disepakati dalam kesimpulan rapat Komisi I DPR dengan Kementarian dan Lembaga terkait. Soal satelit ini ada di poin kelima.

"Komisi I dan pemerintah sepakat Indonesia untuk kembangkan sistem pertahanan dunia maya. SDM kita mumpuni. Untuk mendukung itu, kita harus memiliki satelit khusus untuk sistem pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Kasus ini mendorong signifikansi untuk membuat satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq.

(dnu/rmd)