"Saya selalu mengingatkan Yogyakarta yang nyaman aman itu sebetulnya menyimpan bara," kata Sultan setelah menghadiri acara 'Sarasehan Nasional Komitmen Kebangsaan' di gedung Bappenas, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013).
"Konsepsi positif negatif bagi bangsa ini berlindung di tempat aman nyaman itu. Kita sebetulnya juga tahu itu dari mana," imbuh Sultan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"TNI/Polri bicara pembina teritorial, kepala daerah pembina wilayah. Pertanyaan saya, kalau terjadi konflik di masyarakat selalu yang muncul kapolres, mana kepala daerahnya? Tak pernah ada, padahal itu tangung jawab kepala daerah mulai dari lurahnya. Tapi kalau terjadi pelanggaran hukum polisi baru terjun," katanya.
Saat ditanya masalah Keistimewaan Yogyakarta, Sultan mengatakan persoalan itu sudah bisa diselesaikan.
"Satu-satunya UU yang tidak ada PP itu adalah Keistimewaan DIY, langsung dari UU. Mereka coba masukkan gelar sultan dalam Perda. Persoalan ini sudah selesai bahwa gelar sultan itu harus dihapuskan, tapi sekarang penghapusan itu sampai sekarang belum selesai. Sultan itu gelar keraton, bukan pemerintahan. Ini tetap selalu dijadikan isu," katanya.
(nal/nrl)











































