KPK: Industri Oil dan Gas di Indonesia Diatur Kartel!

Jakarta - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bersuara keras saat berbicara soal industri gas dan minyak di Indonesia. Menurut Bambang, ada wilayah abu-abu yang sulit dikenali dalam bisnis itu.

"Kami melakukan studi seperti oil dan gas. Industri ini diatur tata niaga, yang mengatur itu kartel-kartel," kata Bambang dalam diskusi 'Sarasehan Nasional Komitmen Kebangsaan' di Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013).

Menurut dia, kekayaan alam minyak bumi Indonesia melimpah. Tapi bisa dibayangkan, negara tak pernah tahu persis berapa banyak yang disedot dari bumi Indonesia setiap tahunnya.

"Bumi indonesia yang kaya minyak ini, 2 tahun lalu kita tidak tahu berapa banyak yang disedot. Laporannya berbeda dan kita selamatkan Rp 152,3 triliun," jelas Bambang.

Bambang memberi contoh kecil soal betapa abu-abunya wilayah industri oil dan gas di Indonesia. Untuk konsumsi BBM di DKI saja, ada data yang berbeda dari Pemprov DKI, BP Migas, dan Pertamina.

"Saya bertemu Pak Jokowi, info di Pemda beda dengan BP Migas, beda dengan di Pertamina. Berapa volume BBM di jakarta? Itu berbeda," tutupnya.

(vid/ndr)