Elite PDIP Tampik Kritik Prabowo Soal Pemekaran Wilayah

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDIP Arif Wibowo menampik kritik Prabowo Subianto soal pemekaran wilayah. Arif menilai perbandingan pemerintahan Indonesia dengan RRC yang diajukan Prabowo tidak pas.

"Di Cina itu kan sistemnya satu partai, Partai Komunis. Kendalinya penuh dalam satu partai. Ya pasti lebih gampang," kata Arif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Arif juga tak setuju dengan kritik Prabowo bahwa pemekaran wilayah menimbulkan pemborosan anggaran dan tidak efisien. Menurut Arif, tanpa adanya pemekaran maka daerah akan tetap diperlakukan tidak adil.

"Faktanya mereka (daerah yang minta pemekaran) banyak diperlakukan tidak adil kok. Maka bicaralah UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kalau itu direvisi maka situasinya akan beda. Ini soal keadilan kok," tegas Arif.

Aspirasi rakyat untuk mengajukan pemekaran di wilayahnya tak bisa ditolak oleh DPR. Bahkan Arif melihat banyak daerah yang menginginkan pemekaran karena diperlakukan tidak adil oleh pusat.

"Kalau sistemnya seperti begini (tidak adil terhadap daerah), saya haqqul yaqin semua daerah minta mekar kok, pasti!" pungkas Arif.

Banyaknya daerah baru yang muncul karena pemekaran wilayah menuai kritikan dari Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto

"Sekarang saya dengar di DPR RI sudah disetujui tambahan 66 kabupaten baru, delapan provinsi baru. Ini suatu penyakit massal yang menghinggapi para elit politik kita. Kok tidak pakai akal sehat," ujar Prabowo di Aula Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, tadi siang.

Kemudian Prabowo membandingkan pemerintahan daerah di Cina dengan di Indonesia. Menurut Prabowo, pemerintahan daerah di Indonesia kalah efisien.

"Di China ada 33 daerah otonom dengan total jumlah penduduk negara 1,4 miliar. Jadi setiap daerah otonom untuk 32 juta. Di Indonesia ada 500 daerah otonom, dengan total penduduk 200 juta. Satu daerah untuk setengah juta. Ini kan kita tidak efisien," kata Prabowo.

(dnu/van)