PD Sambut Baik Survei LIPI Soal Kebijakan Pemerintahan SBY

PD Sambut Baik Survei LIPI Soal Kebijakan Pemerintahan SBY

Ahmad Toriq - detikNews
Selasa, 26 Nov 2013 20:14 WIB
PD Sambut Baik Survei LIPI Soal Kebijakan Pemerintahan SBY
Jakarta - Pusat Penelitian LIPI merilis hasil survei yang menyatakan 52,3 persen rakyat Indonesia sudah diperhatikan dalam kebijakan Undang-undang / anggaran pada pemerintahan SBY. Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR menyambut baik hasil survei tersebut.

"Hal ini patut disyukuri, memasuki akhir kepemimpinan, di atas 50 persen rakyat Indonesia merasa terus diperhatikan oleh pemerintahan SBY dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat," kata Sekretaris Fraksi PD DPR Teuku Riefky Harsya kepada detikcom, Selasa (26/11/2013).
ย 
Riefky menerangkan bahwa RUU BPJS, RUU Pendidikan Tinggi, RUU Perlindungan Pemberdayaan Petani dan RUU Pangan merupakan beberapa RUU pro rakyat yang telah disahkan menjadi UU pada tahun 2013. Beberapa RUU lain menjadi target untuk diselesaikan.

โ€œUntuk tahun 2014 ini, Fraksi Partai Demokrat menargetkan penyelesaian pembahasan RUU sebelum berakhirnya periode ini seperti RUU keperawatan, RUU Usaha Perasuransian, RUU Desa dan lainnya,โ€ ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, pengurangan subsidi BBM pada tahun 2013 dari Rp 306,47 triliun menjadi Rp 299,82 triliun dialokasikan untuk peningkatan bantuan sosial sebesar Rp 82,48 triliun yang digunakan untuk program pro rakyat di antaranya BLSM (9,3 Triliun: 15,5 juta RTS), BSM (14,1 Triliun: 16,6 juta siswa dan mahasiswa), BOS (1,1 Triliun: 8,9 juta siswa), Jamkesmas (8,1 Triliun: 86,4 juta jiwa), PNPM Mandiri (11,48 Triliun: 5.146 kecamatan, pedesaan: 10.922 kelurahan), Program Keluarga Harapan (PKH) (3,6 Triliun: 2,4 juta keluarga), dana cadangan penanggulangan bencana alam (2,3 Triliun), dan masih banyak lainnya.

Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan survei mengenai dukungan masyarakat terhadap Demokrasi di Indonesia. Separuh responden memberikan aspirasi positif pada pola Presiden SBY yang dinilai telah memperhatikan rakyatnya dalam pembuatan UU.

Survei ini menjaring 1.799 responden dari 31 provinsi di Indonesia. Responden dipilih dengan sistem acak bertingkat dengan menggunakan data dari BPS. Pengambilan data dilakukan dengan sistem tatap muka dengan menggunakan kuesioner dengan jawaban tertutup.

(tor/dha)


Berita Terkait