MenPAN soal Zona Bebas KKN: Kalau Ada Rekening Gendut akan Dicek

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyambut baik dengan adanya zona integritas bebas KKN di Kejaksaan Agung. Salah satunya, hal ini akan mencegah pejabat-pejabat yang menyimpang untuk kenaikan jabatan.

"Sekarang ada ukurannya. Perubahan itu harus ada ukuran-ukuran. Misalnya LKHPN, jadi besok kalau ada promosi jadi cek, ada enggak rekening gendutnya. Jadi dicek PPATK. Tidak bisa," ujar Azwar usai acara pencanangan zona integritas bebas KKN di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2013).

Tak hanya itu, Azwar juga menambahkan, praktik-praktik KKN di berbagai celah bisa diantisipasi. Pihaknya mengatakan, hal ini merupakan prinsip dari reformasi birokrasi.

"Selain promosi jabatan, rekrutmen itu kalau ada satu catat, ada kode-kodenya lah ya. Ada jalurnya, ada ukuran-ukurannya. Itu prinsip reformasi birokrasi, jadi bukan subyektif," tuturnya.

Selain itu, dalam hal proses CPNS, Azwar juga tak mau kecolongan. Pihaknya memastikan dengan sistem itu akan mencegah adanya praktik-praktik KKN.

"Jadi kita bikin kelambu, biar tidak ada nyamuk gigit bayi. Tapi kalau nyamuk di luar kelambu bukan berita, kalau nyamuk di dalam kelambu gigit bayi baru itu. Soal 20 ribu disiapkan konsorsium kampus. Waktu dicetak dijaga BPK. Sistem IT-nya dibuat diaudit," kata Azwar.

(dha/rmd)