Mayjen Djoko Setiadi: Minta Lembaga Sandi Negara di Bawah BIN Itu Keliru

Jakarta - Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) termasuk lembaga yang disorot kinerjanya ketika mencuat kasus penyadapan Australia pada Presiden RI dan para menterinya. Ada wacana menyatukan Lemsaneg di bawah Badan Intelijen Negara (BIN). Apa tanggapan Lemsaneg?

"Dari sejarah, sejak awal hingga hari ini, Lemsaneg memang tidak pernah bergabung di bawah BIN. Kemarin ada berita-berita yang meminta Lemsaneg di bawah BIN, itu keliru," tegas Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Dr H Djoko Setiadi, MSi.

Hal itu disampaikan Djoko saat acara coffee morning bersama pemimpin redaksi dan redaktur media nasional di kantor Lemsaneg, Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013).

Djoko dalam acara itu menjelaskan sejarah berdirinya lembaga itu yang dimulai dari Dinas Kode di bawah Kementerian Pertahanan pada 4 April 1946, kemudian berubah menjadi Djawatan Kode pada 2 September 1949. Kemudian keluar dari struktur Kemenhan dan berada di bawah Presiden pada 14 Februari 1950, dikembalikan lagi di bawah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) dan hingga sekarang berada di bawah Presiden dalam koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Jadi dari awal sampai hari ini, tidak ada yang di bawah BIN, yang ada adalah Lemsaneg dan BIN itu setara dan saling terkait," jelas Djoko.

Djoko menambahkan BIN itu bekerja dalam ranah Human Intelligence, sedangkan lembaganya bekerja dalam ranah Signal Intelligence.

Salah satu tokoh yang mewacanakan Lemsaneg di bawah BIN ini adalah mantan Kepala BIN Hendropriyono. Hendro menilai penyadapan yang dilakukan Australia ini adalah peristiwa yang disebutnya 'kebobolan sandi'

"Saya minta, Lemsaneg kembalikan di bawah BIN, sekarang kan lepas sendiri. Ini masalah kebobolan sandi," tegas Hendropriyono saat diwawancara detikcom, Kamis (22/11/2013).

(nwk/nrl)