Warga Papua Laporkan Kekerasan Oleh TNI ke KomnasHAM

Jakarta - Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP) meminta bantuan KomnasHAM atas terjadinya kekerasan oleh aparat TNI di Papua. Mereka meminta hal ini dijadikan prioritas kerja Komisi HAM Papua yang baru terbentuk.Ketua Presidium SNUP Bonar Tigor Naipospos diterima oleh Ketua Sub Komisi Fipol Soelistyowati Soegondo dan Anggota Sub Komisi Perlindungan Kelompok Khusus Paheri Noor di KomnasHAM Jl Latuharhary Menteng Jakarta Pusat, Senin (22/11/2004).Peristiwa bermula dari pembangunan lapangan terbang di daerah distrik Tinggi Nabut Kampung Guragi. Lokasi pembangunan berada pada tanah dan dusun ulayat Keret Tabuni, dan beberapa kompleks warga lainnya. Juga adanya pembukaan lahan untuk jalan raya Wamena-Mulia yang di sub kontrakkan kepada PT Modern.Diperoleh informasi bahwa selain pembukaan area, telah terjadi penebangan kayu di hutan lindung dusun Ulayat Keret Tabuni. Goliath Tabuni, anggota Keret Tabuni merasa dilanggar hak-haknya sehingga bermaksud mendapat klarifikasi. Namun diputarbalikkan oleh pihak ke tiga, bahwa Goliath akan mengacaukan peringatan 17 Agustus 2004. Sejumlah Kopassus kemudian dimobilisasi ke Guragi dan terjadi penyerangan oleh kelompok bersenjata tidak dikenal. Sejak itu Goliath dianggap sebagai anggota OPM yang ingin mengacaukan daerah tersebut. Akibatnya, pembunuhan dan intimidasi pemimpin agama terjadi pada 14 September 2004. Pendeta Eliza Tabuni dan anaknya Melkias yang masih bersaudara dengan Goliath tewas ditembak karena tidak mengakui keberadaan Goliath. Hal serupa menimpa Pendeta Yason Pogoya yang dijemput dua anggota Kopassus atas perintah Sekwilda Kabupaten Puncak Jaya Enok Ibo.Sweeping dan penghancuran desa, sarana publik di desa sekitar Mulia dilakukan aparat untuk mencari Goliath. Pengrusakan sekolah dan gereja berlangsung hingga kini, aparat menuduh OPM bertanggungjawab. Kekacauan ini menimbulkan pengungsian besar-besaran warga di sekitar Mulia ke hutan-hutan. Sekitar 5000 warga yang mengungsi ke hutan terlantar tanpa kebutuhan pangan yang cukup. Tiba-tiba pada 17 Oktober 2004 pasukan helikopter TNI melakukan operasi dari udara meluncurkan bom ke perkampungan penduduk sipil saat acara makan bersama berlangsung. Bom itu tidak meledak, tapi menyebabkan warga takut dan kemudian lari ke hutan untuk bersembunyi.Pada 12 November 2004, kelompok tak dikenal menghadang tim kemanusiaan dari Pemda Papua yang mendistribusi bantuan bahan makanan dan obat-obatan di sekitar distrik Mulia dan distrik Ilu, dua pejabat pemerintah luka berat,satu meninggal. "SNUP meminta KomnasHAM mengirim tim investigasi atas kekerasan massive susulan yang memakan korban jiwa, menghancurkan sarana publik dan ibadah. Sampai saat ini penduduk tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak ada anak yang sekolah," tutur Bonar.Lebih lanjut lagi, Bonar meminta kasus ini diprioritaskan oleh Komisi HAM Papua. "Agar Komisi HAM Papua yang baru saja terbentuk menjadikan kasus Mulia menjadi prioritas kerja, sehingga presiden SBY dapat membentuk tim investigasi independen untuk mengetahui kejadian sebenarnya, terutama kelompok yang mengatasnakan OPM namun berciri khas milisi dan mempunyai hubungan dengan TNI," Bonar berujar."Kami mendesak pihak kepolisian menyelidiki aktor intelektual di balik peristiwa Mulia. Kami minta DPR dalam hal ini komisi I meninjau kembali keberadaan Kodim, Korem dan hirarki komando lainnya di daerah Puncak Jaya. SNUP menilai keberadaan mereka tidak menjamin kemanan masyarakat, justru sebaliknya kekerasan meningkat," demikian Bonar. (dit/)