Mami Yuli: Jokowi Perhatian ke Waria

Jakarta - Kedekatan komunitas waria dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kerap membantu waria baik dari segi makanan maupun kesehatan mengantarkan kaum waria mendukung Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Tidak hanya sebagai pemilih, Forum Komunikasi Waria Indonesia juga aktif sebagai tim pemantau kotak suara pada saat Pilgub DKI yang digelar pada tahun lalu itu.

Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia, Yulianus Rotteblout, menyatakan pihaknya sudah memberi dukungan sebelum Jokowi jadi gubernur. "Kita juga punya hubungan kerja dengan PDIP sudah cukup lama,” kata Yulianus ketika ditemui detikcom, Senin (18/11).

Yulianus, atau yang akrab disapa Mami Yuli ini menyebutkan saat ini pihaknya sudah beberapa kali menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi DKI untuk menyediakan sebuah gedung atau tempat sebagai wadah bagi pemberdayaan waria untuk dilatih dengan berbagai keterampilan hingga memiliki bekal dan siap terjun membuka lapangan-lapangan kerja baru untuk hidup mereka.

“Saat Miss Waria yang dilarang sama FPI itu, dia (Jokowi) sudah dilantik tapi gak bisa datang, akhirnya aku buat proposal, akhirnya setelah tiga bulan aku dipangggil untuk menjelaskan," ungkap Mami Yuli.

Ketika itu, lanjut Mami Yuli, Jokowi menanggapi positif keinginan kaum waria. "Kita disuruh milih sendiri tempatnya, akhirnya diberikan ke bagian yang berkaitan dengan rencana itu,” kata Mami Yuli yang menilai Jokowi punya perhatian ke kaum waria.

Dalam proposal program tersebut, Mami Yuli menyebutkan ia mengajukan rancangan program untuk tiga tahun ke depan sekaligus dengan anggaran senilai Rp 1,4 miliar yang bertujuan agar tidak membenani pemerintah guna menyediakan lapangan pekerjaan bagi waria. “Karena ku pikir, kalau nanti jadi pemerintah baru akan beda lagi.”

Menurutnya, Jokowi telah menyetujui rencana tersebut namun masih terkendala permasalahan akte organisasi FKWI terkait alamat di akta yang harus diurus terlebih dahulu sehingga baru bisa terlaksana tahun depan.

“Pertemuan sama Jokowi tinggal finishing saja, Jokowi sudah kasih rekomendasi tapi secara admninistrasi birokrasi harus seperti itu," jelasnya seraya menyebutkan ia akan membuat satu tempat pemberdayaan untuk waria seperti di Thailand.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang mendukung kaum waria melihat posisi kaum waria yang makin terpojok membuat pilihan kerja yang bisa dilakukan pun terbatas.

Bahkan tak sedikit waria yang terjun ke bidang pekerjaan yang justru memperburuk image mereka seperti menjadi pekerja seks komersial. “Jadi lapangan kerja buat mereka itu, kalau enggak membuat peluang kerja sendiri, ya ngamen di pinggir jalan atau di salon,” kata Ketua Komnas HAM Siti Noorlaila kepada detikcom, Selasa (19/11).

(brn/brn)