.webp)
Pemerintah Indonesia masih menunggu sikap pemerintah Australia terkait penyadapan yang dilakukan kepada Presiden SBY. Pemerintah Australia harus menyelesaikan masalah yang dimulainya sendiri.
"Intinya, sekali lagi, ini bukan kita yang bawa masalah ini, melainkan pihak Australia. Sehingga pihak Australia yang harus cari jalan penyelesaian ini dengan baik," ujar Menlu Marty Natalegawa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Marty menegaskan Indonesia tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Apalagi dengan Australia yang sudah memiliki hubungan baik sejak lama.
Pemerintah Indonesia akan terus mengambil langkah-langkah evaluasi secara terukur. Pemerintah akan berkonsultasi dengan Dubes RI di Australia untuk mengetahui perkembangan terbaru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Marty, Indonesia tidak bermaksud untuk mengkesampingkan isi sadapan yang dilakukan oleh Australia. Namun Indonesia fokus pada tindakan penyadapan yang dinilai merusak hubungan kedua negara.
"Saya kira itu sifatnya ante redundant, dalam arti kata, tentu itu penting perlu kita ketahui, cuma intinya adalah penyadapan itu. Apakah dengan kita berbicara tentang isinya seolah-olah masalahnya tidak penting lagi, tidak. Fokus kita adalah sadap penyadapan, sesuatu yang tidak lazim, melanggar hukum, sesuatu yang melanggar HAM, hak privat seorang individu, melanggar, menciderai, merusak hubungan bilateral Indonesia-Australia dan yang bertanggungjawab hanya satu, yaitu Australia," paparnya.
Ada deadline untuk Australia?
"Saya kira beliau, biar mereka yang ambil kesimpulan, cara mengelola hubungan yang baik. Tadi kita ambil posisi evaluasi, dubes kita ambil ulang. Kita terus men-downgrade hubungan Australia dengan kita, biar nanti pihak mereka sendiri yang ambil keputusan," tutupnya.
(ega/mok)
