.webp)
Dirinya mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi hubungan diplomasi Indonesia-Australia. Bara mengatakan penarikan Duta Besar Indonesia dari Australia adalah tindakan yang sangat tepat. Ia menyarankan agar Dubes tetap tinggal di Jakarta sampai ada evaluasi total atas hubungan kedua negara.
"Sangat menyakitkan apabila benar pemerintah Australia telah melakukan penyadapan itu sejak 2009. Penyadapan tersebut sudah jauh dari semangat hubungan berdiplomasi yang seharusnya dibangun berdasarkan trust dan respect," kata Bara Hasibuan, kepada detikcom, Senin (18/11/2013).
Laporan baru soal penyadapan ini, kata Bara, sangat melukai Indonesia, "apalagi laporan tersebut terbit setelah Wapres Budiono melakukan kunjungan ke Canberra," ujarnya. Lanjut Bara, tindakan penyadapan kepada para pejabat itu seakan memperlakukan Indonesia sebagai musuh Australia, padahal kedua negara seharusnya adalah teman/tetangga baik.
"Dengan adanaya laporan itu, trust dan respect yang seharusnya melandasi hungungan antar negara, apalagi antara 2 teman yang bertetangga, hancur sudah dan tidak mudah untuk memulihkannya."
Seperti dilansir ABC News, Senin, 18 November 2013, bocoran Edward Snowden, mantan pegawai National Security Agency Amerika Serikat, menunjukkan sejumlah pejabat yang telah menjadi sasaran penyadapan. Diantaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara urusan Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Komunikasi. Nama-nama lain yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, Widodo Adi Sucipto, dan Sofyan Djalil.
"Indonesia harus bersikap lebih keras terhadap Australia. Setelah menarik Dubes kita dari Canbera opsi lain yang bisa diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah mengusir pejabat Diplomatik Australia di Indonesia," paparnya.
Sikap tegas pemerintah Indonesia sudah sepantasnya ditunjukan karena tindakan betul2 melanggar etika, norma dan peraturan-peraturan internasional," kata Bara Hasibuan. "Sebagai sebuah demokrasi kunci di Asia Pasific, Australia seharusnya ikut mendurung terbentuknya masyarakat international yang bersifat rule-based, bukan justru makin menghancurkannya, " tegas Bara.
(rvk/nrl)
