Tahun 2013 dinilai sebagai tahun politik menjelang pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014. Melihat hal tersebut, Wakl Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama optimis program kerja yang harus melalui anggota Dewan akan disetujui, termasuk kenaikan 100 persen pajak progresif kendaraan pribadi.
"Kita ajukan, kalau dia nggak setuju ya saya nggak tahulah DPRD pikiran seperti apa. Target kita tunggu Pemilu 9 April. Kalau masyarakat menilai kalau DPRD menghambat kami pasti mereka tidak terpilih," kata Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013).
Sesuai aturan yang berlaku, program yang dibuat oleh pemprov DKI harus melalui persetujuan anggota DPRD. Termasuk di antaranya program pengentasan kemacetan seperti monorail, MRT, ERP dan kenaikan 100 persen pajak progresif kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Ia mengaku jikapun anggota DPRD periode ini sulit memberikan persetujuan, ia lebih baik menunggu hingga anggota DPRD yang baru dilantik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika berkaitan dengan DPRD, Ahok memang kerap berbeda pendapat. Tak ingin terlalu berkepanjangan, Ahok memilih untuk mencari jalan pintas dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta melalui program CSR. Menurutnya, yang terpenting fasilitas umum di Jakarta mulai membaik.
"Yang penting sekarang busnya bagus, halte jembatan penyeberangan orang semua bagus, taman bagus, pedestrian bagus. Kalau ini tercapai, orang akan suka di Jakarta," pungkasnya.
(mnb/nwk)










































