Ini Pandangan Dubes Jerman Soal MK Indonesia

Jakarta - Banyak perbedaan antara Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dengan lembaga serupa di Republik Federal Jerman. Namun keduanya adalah benteng konstitusi masing-masing negara.

Pemerintah Jerman melalui Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN pernah memuji MK Indonesia pada April 2013 lalu. Bagaimana komentar mereka kembali setelah dua peristiwa yang mencederai MK Indonesia?

"MK adalah pilar kunci penegakan demokrasi di Indonesia. Demokrasi itu sangat dinamis sehingga perlu konstitusi," kata Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia Georg Witschel.

Georg menyampaikan hal ini dalam acara Dialog Publik MK dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Hotel Royal Kuningan, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2013). Turut hadir Ketua MPR Sidarto Danusubroto, mantan Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman, dan Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra.

"MK itu menjamin konstitusi dihormati oleh presiden, parlemen, dan pemerintah. Untuk pengawasan internal itu hanya persoalan etik," ujar Georg.

Georg menambahkan, pengawasan MK Jerman tidak dilakukan oleh lembaga atau dewan khusus. MK di Jerman diawasi oleh pemerintah dan parlemen, termasuk dalam merekrut hakimnya.

"Kita tak punya pengawas, tapi tetap mungkinkan untuk memiliki pengawasan. Di Jerman, pemerintah mendukung pengawasan etik MK, supaya mahkamah yang kuat dan independen. Sepengetahuan kami tidak ada pengawasan MK, ada legislatif review, itu penting untuk memiliki MK yang kuat," tutup Georg.

(vid/rmd)