Atap Ruang Paripurna Bocor Warnai Jawaban Atut Soal RAPBD

Atap Ruang Paripurna Bocor Warnai Jawaban Atut Soal RAPBD

Yasser Ali Harakan - detikNews
Jumat, 15 Nov 2013 16:11 WIB
Atap Ruang Paripurna Bocor Warnai Jawaban Atut Soal RAPBD
Foto: Yasser Ali Harakan/detikcom
Serang - Hujan disertai angin kencang melanda Kota Serang menjelang rapat paripurna dengan agenda pembacaan jawaban Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah atas pandangan fraksi DPRD terkait RAPBD 2014. Atap ruang paripurna bocor. Meski demikian, acara tetap berlangsung.

Hujan turun sejak pukul 13.00 WIB, Jumat (15/11/2013). Rapat diundur selama beberapa waktu, karena belum kuorum. Hingga acara dimulai sekitar pukul 15.05 WIB, dari total 85 anggota DPRD hanya 43 di antaranya yang hadir.

Setelah dibuka oleh pimpinan DPRD, Atut membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi soal RAPBD 2014. Orang nomor satu di Banten itu datang 10 menit sebelum acara. Ia mengenakan safari warna hitam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hingga saat ini, hujan masih terus mengguyur. Beberapa meja di ruang paripurna basah. Salah satunya meja Sekretaris Komisi IV DPRD Miftahudin. "Parah ini," katanya menggerutu sambil meletakkan ember di meja rapat.

Dalam rapat Kamis (14/11) kemarin, Atut diwakili Wagub Rano Karno. Dua fraksi, Hanura dan Demokrat, menyoroti dana hibah dan bansos senila Rp 1,3 triliun. Fraksi-fraksi lain seperti Partai Golkar, PDIP, PPP, Gerindra, dan PKB, menyatakan dapat memahami pengajuan dana hibah. Sedangkan, Fraksi PKS, Amanat Reformasi Daulat Ummah (ARDU), dan Bulan Bintang Peduli Bangsa (B2PB), tidak menyinggung mengenai dana tersebut.

Hibah dan bansos di RAPBD 2014 diajukan oleh Atut, Senin (11/11) lalu. Di pos belanja tidak langsung tertulis belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 532 miliar dan belanja hibah Rp 1,367 triliun, termasuk di dalamnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 1,046 trilun.

Selain itu ada belanja bantuan sosial sebesar Rp 91 miliar, belanja bagi hasil kabupaten/kota Rp 1,7 triliun, belanja bantuan keuangan ke kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik Rp 155 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 5 miliar. Dengan demikian, total belanja tidak langsung sebesar Rp 3,6 triliun.

(trw/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads