Warga Mengeluh Pelebaran Jl Muara Karang, Jokowi: Yang Penting Kasih Solusi

Jakarta - Wilayah Jalan Muara Karang, Karang Ayu Barat, Pluit, Jakarta Utara rencananya akan dilebarkan. Warga yang kebanyakan berdagang di lokasi tersebut banyak yang mengeluh karena kios mereka akan digusur sebagai imbas pelebaran jalan dan jalur hijau.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang terpenting adalah memberi solusi bagi masyarakat yang terkena dampak proyek tersebut.

"Tidak semua hal saya tahu. Warga Muara Karang sudah 3 kali nemuin saya dan berkeluh kesah mengenai penggusuran. Dan saya lihat di lapangan. Saya juga harus lihat masalah tata ruang dan statusnya seperti apa. Tapi intinya apapun, masyarakat harus dilindungi dan diberi perhatian," ujar Jokowi di Muara Karang, Pluit, Jakarta Barat, Kamis (14/11/2013).

Masalah ganti rugi kios pedagang yang akan dibongkar, Jokowi juga belum bisa memastikan. Jokowi tetap akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan lurah maupun camat di wilayah tersebut terkait masalah itu.

"Saya belum ngerti itu. Nanti saya panggil. Kita undang camat dan lurah baru bisa ngerti. Kalau dari warganya sudah. Semua masalah yang ada di Jakarta tidak semua saya tangani. Banyak hal yang tidak saya mengerti. Jangan dipikir semua hal saya tahu. Ini kalau sudah ada keluhan baru saya tahu," jelasnya.

"Kalau ada kayak gini, yang paling penting diberi solusi. Kalau mau dilebarkan, dilebarkan berapa meter. Tapi saya mau lihat gambarnya dulu. Ya semua kepentingan harus bisa terakomodasi. Itu paling baik. Warga dapat solusi kalau bisa nggak usah digusur, tapi secara tata ruang juga harus dilihat," tambahnya.

Salah seorang warga, Muhamad Fauzi (3) yang juga memiliki kios di lokasi tersebut mengaku sudah diberi tahu soal rencana pelebaran jalan di lokasinya berjualan. Namun dia bersama warga lainnya mengaku masih keberatan untuk pindah, karena menyangkut penghasilan mereka.

"Kita sebenarnya masih pingin di sini, jangan sampai dibongkar. Cuma pihak kelurahan dan kecamatan memaksa dibongkar. Sudah ngasih surat 7 kali 24 jam. Makanya pihak pedagang sini minta tolong sama Pak Gubernur minta perlindungan untuk datang ke sini. Ada perjanjian diganti, pihak Jakpro mau ganti per warung itu Rp 2 juta. Terus kelurahan mau ganti Rp 10 juta per warung. Tapi pedagang nggak mau. Kalau pemerintah putuskan untuk lebarkan ya, tapi kita minta untuk diperhatikan. Intinya memang setuju kalau memang untuk pelebaran jalan karena macet," jelasnya.

(jor/rmd)