Penyelesaian Kasus Korupsi Besar akan Dapat Prioritas

Jakarta - Pemerintah tetap mengutamakan pemberantasan korupsi dalam 5 tahun ke depan. Penyelesaian kasus-kasus yang merugikan negara dalam jumlah besar, akan mendapat prioritas.Demikian disampaikan Presiden SBY dalam pidato 30 hari pertama pemerintahannya di Istana Negara, Jl. Veteran, Jakarta, Rabu (17/11/2004)."Pemrintah ke depan akan melakukan upaya sistematis untuk melakukan reformasi di bidang penegakan hukum dengan agenda utama pemberantasan korupsi, pencegahan dan penindakan pelanggaran HAM berat, pemberantasan illegal logging dan illegal fishing," ujar SBY.Pemerintah akan menaruh perhatian khusus pada pemberantasn korupsi. Terkait hal itu SBY mengatakan, pemerintah akan menerbitkan inpres tentang pemberantasn korupsi pada awal Desember 2004. Setelah itu secara berkala dan isedentil, juga akan dilakukan evaluasi langkah-langkah pemberantasn korupsi termasuk hambatan dan hasil yang dicapai."Di tingkat kabinet sebulan sekali akan dilakukan sidang khusus pemberantasan korupsi yang akan saya pimpin langsung. Saya sudah memberikan instruksi agar prioritas diberikan pada kasus-kasus besar yang merugikan negara dalam jumlah yang besar," tegas SBY.Di sisi lain, sambung SBY, dirinya juga akan mempercepat pemberian izin pemeriksaan bagi para pejabat pemerintah pusat dan daerah yang terindikasi korupsi. SBY juga akan meminta kontribusi LSM dalam upaya pemberantasan korupsi ini.SBY juga menyinggung soal beberapa peristiwa aktual yang terjadi belakangan ini, seperti kasus bom Poso dan gempa di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut SBY, pemerintah mengutuk aksi kekerasan di Poso."Kita mengutuk dan marah terhadap pemboman yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan merobek nilai kemanusiaan di Poso, yang menyebabkan meninggal dan terlukanya beberapa saudara kita yang tak berdosa," kata SBY.SBY menjelaskan, jajaran Menko Polhukam telah berangkat ke Poso untuk mengendalikan situasi keamanan dan melakukan pencegahan kekerasan baru, termasuk melakukan deteksi dini. Tindakan ini akan diikuti langkah-langkah penegakan hukum."Dan sebagai rasa belasungkawa dan respon cepat pemerintah, Menteri jajaran Kesra telah datang ke Alor untuk memberikan bantuan darurat yang diperlukan. Saya juga telah berkomunikasi dengan gubernur NTT untuk mempersiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi," tutur SBY. (djo/)