Kepala Desa di Poso Minta Dibekali Senjata Api

Poso - Para Kepala Desa di Kabupaten Poso meminta diizinkan untuk memiliki senjata api. Hal ini mengingat sudah 3 kepala desa tewas selama konflik Poso terjadi.Permintaan itu disampaikan salah seorang perwakilan masyarakat Poso, M Lananco, dalam pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Dalam Negeri di rumah dinas Bupati Poso, Jl. Tadulako, Poso Kota, Selasa (16/11/2004)."Permintaan ini mengingat sudah ada 3 orang kepala desa yang tewas selama terjadi konflik di Poso," kata Lananco yang disambut tepuk tangan dua ratusan hadirin dalam pertemuan itu.Selain meminta dibekali senjata api, mereka juga menuntut pemerintah pusat serius mengungkap kasus-kasus kekerasan di Solo. Mereka bahkan sempat memperbandingkan kinerja polisi di Jakarta dan di daerah."Mengapa bom di kota Poso yang kecil ini tidak terungkap. Sementara di Jakarta, peristiwa bom yang besar bisa diungkap," ujar salah seorang peserta.Berbagai pertanyaan itu kemudian dijawab satu per satu oleh Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar. Soal izin senjata, Kapolri mengatakan hal tersebut memang ada aturannya. Menurut Kapolri, pejabat sipil memang diperbolehkan memiliki senjata api non-organik."Namun tentunya harus dibeli sendiri oleh masyarakat. Di samping itu kepemilikan senjata api itu harus sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku," papar Da'i.Mengenai pengungkapan kasus bom Da'i mengatakan, selain dukungan peralatan Polri juga membutuhkan informasi dan kerjasama masyarakat. Di Jakarta, sambung Da'i, masyarakatnya lebih terbuka dan berani memberikan informasi."Masyarakat di Jakarta lebih terbuka dalam memberikan keterangan atau informasi. Sementara di Poso, untuk memberikan keterangan saja masyarakat enggan," papar Da'i. (djo/)