Ini Solusi Jokowi Siapkan Permukiman Layak di Jakarta

Jakarta - Ketersediaan permukiman layak huni di Jakarta hingga kini masih sangat terbatas. Akibat gencarnya arus urbanisasi, kota seluas 662,33 kilometer persegi itu kini banyak bermunculan perkampungan kumuh.

Data Badan Pusat Statistik menyebut, hingga tahun 2011 lalu masih ada 392 rukun warga dengan luas 3119,16 hektar wilayah di Jakarta masuk kategori kumuh. 

Kepala Seksi Perencanaan Perumahan Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Romel Pasaribu mengatakan, ada 4 kriteria yang masuk dalam lingkungan layak huni.

Yakni, tersedianya fasilitas air, listrik serta lingkungan yang bersih dan sehat. "Idealnya, kalau dalam perencanaan kami itu, satu rumahnya dihuni 4 orang," kata Romel kepada detikcom, Kamis (7/11) lalu.

Ada dua alternatif yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk membangun permukiman layak huni, yaitu rumah susun dan kampung deret.



Menurut Romel pemerintah provinsi DKI Jakarta akan lebih memprioritaskan pembangunan kampung deret di wilayah permukiman padat penduduk.

"Ini kampung deret, jadi kan uang pemerintah daerah itu terbatas, kami idealnya kan peremajaan, bangun rumah susun itu cukup berat, uang terbatas, tak sanggup, bangun rusun juga butuh waktu yg lama. Nah pak Jokowi (Gubernur Joko Widodo) punya program kampung deret," kata Romel.

Rencananya, ada 26 lokasi di Jakarta yang akan dibangun kampung deret. Jakarta Pusat 10 lokasi, Jakarta Utara 6 lokasi, Jakarta Barat 3 lokasi, Jakarta Selatan 3 lokasi dan Jakarta Timur 4 lokasi.

Untuk penempatannya, kata Romel, dibagi menjadi tiga kategori. Warga yang tinggal di kawasan kumuh berat atau di daerah baru akan ditempatkan ke rumah susun. Sedangkan kawasan kumuh sedang dan ringan akan dibangun kampung deret.

"Sebenarnya rusun itu untuk kumuh berat, masuk ke rusun atau di daerah baru itu stok rusun. Tapi kumuh sedang dan ringan itu hanya perbaikan saja, masuk ke kampung deret,"

Alternatif lain selain rusun dan kampung deret adalah perbaikan sarana infrastruktur seperti saluran dan jalan.

"Kan gak hanya sekedar rumah, ada perbaikan sarana infrastruktur, saluran, jalan. Jadi jangan sekadar rumahnya aja yang bagus tapi lingkungannya jelek,” kata Romel.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, selama ini pemerintah provinsi kesulitan memindahkan warga yang tinggal di permukiman kumuh ke rumah susun. Akibatnya beberapa rumah susun yang dibangun pada zaman Gubernue Fauzi Bowo kosong.

Hanya dia tidak mau menyebut bahwa program pengadaan hunian layak berupa rumah susun pada kepemimpinan Fauzi Bowo gagal. "Bukan gagal, tapi tidak mau repot,” kata Yayat kepada detikcom.

Dia mengapresiasi langkah Gubernur Jokowi yang membuat terobosan agar warga mau pindah ke rumah susun. Antara lain dengan menggratiskan rumah susun selama 3 bulan, memberi televisi, kulkas.

“Itu artinya apa, 'nguwongke'. Jangan sampai sudah miskin, digusur, ditelantarkan. Kalau dimanusiakan tidak ada orang yang berontak," kata Yayat.

(erd/erd)