Darurat Sipil di Aceh Dilanjutkan

Jakarta - Pemerintah akan melanjutkan pemberlakuan Darurat Sipil di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Namun variannya belum diputuskan. Hal itu disampaikan Menkopolhukam Widodo AS usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (12/11/2004). Dikatakan Widodo, varian itu dapat berupa waktu atau daerah. Varian waktu misalnya Darurat Sipil diperpanjang 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan. Sedangkan varian daerah, apakah darurat sipil untuk seluruh provinsi atau sebagian daerah saja. "Ini akan diputuskan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Operasi terpadu yang terdiri dari pemantapan keamanan, operasi pemantapan ekonomi, pemantapan pemerintahan, penegakan hukum dan pemulihan keamanan akan diteruskan," ujarnya. Ia menambahkan, selama Darurat Sipil yang akan berakhir 18 November 2004, pihak aparat berhasil melumpuhkan 1400 anggota GAM. Selain itu, aparat berhasil menyita 500 lebih senjata. "Tapi nyatanya GAM masih ada dan untuk menyelesaikannya ukurannya ada tiga, menurunkan pemimpinnya, pengikutnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan senjata diserahkan," jelas Widodo. Rapat yang membahas masalah NAD itu dipimpin Wapres Jusuf Kalla. Selain Widodo, rapat juga dihadiri Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar, Panglima TNI Jenderal Indriartono Sutarto, Menko Kesra Alwi Shihab, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie serta menteri terkait lainnya. (rif/)