Mengejar Demokrasi yang Lebih Sempurna

Jakarta - Bali Demokrasi Forum yang diikuti 83 negara mulai dihelat Kamis (8/11/13) hari ini. Forum yang sering disebut BDF ini mencoba menjadi media penyempurnaan demokrasi sesuai kapasitas masing-masing negara penggunanya.

Pengalaman setiap negara dalam berdemokrasi memang sangat beragam. Meskipun inti dari nilai demokrasi itu diamini oleh hampir mayoritas negara di dunia, namun terdapat banyak variasi dalam implementasinya. Bisa karena beda budaya, atau karena masalah proses menuju kesempurnaan.

Indonesia misalnya, adalah sebuah bangsa dan negara yang memiliki kekhususan yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Di sini, Islam moderat bersemai dan kelompok radikal tidak mendapat dukungan mayoritas muslim, seperti Muhammadiyah dan NU. Indonesia pula yang memiliki vibrant democracy, otonomi daerah, pluralisme masyarakat hingga peran masyarakat madani yang begitu tinggi.

“Indonesia adalah salah satu contoh tempat berkembangnya demokrasi dengan cara dan pendekatan tertentu, yang bisa jadi tidak atau kurang pas diterapkan di negara lain. Di sisi lain, demokrasi Indonesia masih terus bermetamorphosis menjadi yang lebih baik,” ujar Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kemlu, A.M. Fachir.

Sebagai perbandingan, Dirjen IDP memberikan contoh ekstrim tentang pelaksanaan demokrasi di negeri Paman Sam. Negara adidaya yang memiliki penduduk dengan pendidikan yang sangat baik itu, telah memiliki pengalaman ratusan tahun dalam praktik demokrasi. Meskipun begitu, perbaikan berdemokrasi masih terus menggelinding dari waktu ke waktu.

Menuju titik kesempurnaan itu, Amerika Serikat ternyata baru memberikan hak memilih kaum hawa pada tahun 1960-an. Sebelumnya, mereka masih dianggap warga kelas dua sehingga hak-haknya tidak sama dengan kaum pria yang saat itu memegang hegemoni. Bahkan, meskipun bukan hal yang salah, sampai saat ini tidak satupun presiden Amerika Serikat yang berasal dari kaum hawa.

Tidak hanya itu, Fachir berpendapat bahwa government shutdown merupakan ketidaksempurnaan sebuah demokrasi. Bagaimana tidak, fenomena itu telah memberikan kerugian dalam negeri dan luar negeri yang sangat besar walaupun hanya dalam hitungan hari.

Lain lagi dengan Indonesia, walaupun pelaksanaan demokrasi masih hijau, namun ternyata telah memiliki sebuah mekanisme yang relatif lebih baik dalam soal anggaran. Manakala usulan anggaran Pemerintah tidak disetujui Parlemen, maka akan diberlakukan anggaran tahun sebelumnya. “Artinya tidak akan terjadi government shutdown,” tambahnya.

Justru karena tidak satu negarapun yang memiliki demokrasi yang sempurna maka BDF sejak kelahirannya di tahun 2008 mencoba untuk melakukan dialog tentang best practices dan tukar menukar pengalaman dalam berdemokrasi. Karena itu pula, BDF mengedepankan prinsip-prinsip yang disebut homegrown, inklusif dan konstruktif.

“Dalam BDF tahun ini, kita akan saling belajar untuk menjadi lebih sempurna dibawah tema “Consolidating democracy in pluralistic society”. Hasilnya akan memberikan sumbangan nyata bagi sistem demokrasi Indonesia dan negara-negara peserta lainnya,” A.M. Fachir mengakhiri pembicaraan dengan mimik yang sangat serius.

(trq/trq)