Mengapa nama yang diberikan Bali Democracy Forum (BDF), bukan Java Democracy Forum (JDF) atau Sumatra Democracy Forum (SDF)?
Bali memang harus diakui selalu menjadi magnet bagi dunia internasional. Lebih mudah menjual nama Indonesia dengan menggunakan nama Bali dibanding nama lainnya. Tapi di atas semua itu, kita menggunakan “Bali” juga karena adanya konsep kearifan lokal dalam budaya akar rumput yang bersifat demokratis yang disebut “Tri Hita Karana”. Yaitu konsep keserasian hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam. Bali yang harmonis, damai dan demokratis, tentunya cukup tepat untuk menamai forum ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak BDF lahir di tahun 2008, Indonesia menjadi penggerak bagi forum regional pemerintah pada tingkat Menlu dengan 54 negara Asia Pasifik sebagai peserta dan 80 negara dari wilayah lainnya. BDF sendiri bertujuan mempromosikan nilai-nilai demokrasi, membangun arsitektur demokrasi di kawasan melalui dialog, saling pengertian dan penghargaan di antara sesama bangsa. Di sini utamanya kita saling bertukar pengalaman dan best practices. Itulah sebabnya mengapa, penyelenggaraan BDF selalu terdiri dari satu sesi penyampaian statemen dan dua sesi diskusi.
Hasil BDF ini dibawa ke mana? Hanya berhenti dengan diskusi atau ada tindak lanjutnya?
Tentu tidak berhenti hanya di konsep. Seperti dimaklumi, untuk menindaklanjuti hasial-hasil BDF telah dibentuk suatu lembaga yang disebut Institute for Peace and Democracy (IPD). IPD adalah lembaga penanggung jawab pembumian hasil-hasil BDF; melaksanakan kegiatan capacity building, networking, joint mission, workshop dan training dengan negara-negara peserta atau peninjau yang berminat. Sejauh ini sudah ada kegiatan bersama Mesir, Tunisia, Fiji dan Myanmar.
Memangnya IPD itu posisinya di mana dan apa saja targetnya?
Perlu diketahui, kita sudah memiliki bangunan IPD yang berdiri megah di tengah kompleks Universitas Udayana. Kita berencana menjadikan IPD tersebut, suatu ketika nanti, menjadi sebuah knowledge and skills centre sekaligus kerjasama internasional. Di samping itu, IPD juga kita desain menjadi pusat data sejarah demokrasi Indonesia. So, kalau kita akan belajar sejarah demokrasi, harus datang ke institut ini.
Mengingat sekarang sudah sampai pada BDF ke-6, apakah masih ada tema yang relevan?
Pada dasarnya, tema-tema BDF sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat internasional. Kita mencoba menjawab aneka pertanyaan tentang perkembangan pemahaman demokrasi. Maklumlah, demokrasi bukan merupakan sesuatu yang rigid, tetapi luwes dan banyak variasinya. BDF pertama misalnya, kita mengangkat “Building and consolidating democracy as agenda for Asia”, BDF ketiga tentang “Democracy and the promotion of peace and stability” sedangkan tahun ini mengenai “Consolidating democracy in pluralistic society”. Adapun sub tema kita tahun 2013 tentang “Conducting free and fair elections” dan “Building and strengthening democratic institutions”. Tema ini cukup relevan dengan agenda pemilu kita tahun 2014 karena pemilu luber dan jurdil selalu menjadi isu aktual di masyarakat.
Bagaimanakah animo BDF sendiri. Apakah jualan kita ini menarik negara lain?
Rasanya sih jualan kita dalam kategori laris manis ya. BDF pertama misalnya, dihadiri empat pejabat setingkat kepala negara, 12 setingkat menteri dan 27 setingkat pejabat senior. BDF ketiga dihadiri empat pejabat setingkat kepala negara, 17 setingkat menteri dan 59 setingkat pjabat senior. Tahun lalu ada 12 setingkat kepala negara, 20 setingkat menteri dan 54 setingkat pejabat senior. Tahun ini, sebanyak 83 negara mengirimkan delegasinya. Semua itu mengandung arti bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk negara lain.
Terakhir, apa sih manfaat BDF bagi Indonesia?
Kita tidak melakukan sesuatu kalau tidak ada manfaatnya. Itu pasti. Ada setidaknya empat manfaat yang mungkin kita raup. Pertama, dengan saling belajar dan bertukar pengalaman, maka pemerintah, masyarakat madani dan swasta bisa melakukan refleksi dan pembenahan khususnya tentang praktek demokrasi.
Kedua, dengan kegiatan ini maka kita semua bertekad mewujudkan kohesi sosial dan konsolidasi politik untuk mempertahankan eksistensi dan keutuhan masyarakat Indonesia yang plural. Ketiga, BDF diharapkan dapat mendorong munculnya kelompok muda dan pembaharu demokrasi Indonesia yang sesuai dengan zamannya. Terakhir, kita ingin agar demokrasi kita terus meningkat kualitasnya yang pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan ekonomi nasional.
(rmd/rmd)