Penghapusan Haji Abidin Baru Sebatas Lisan

Jakarta - Penghapusan kebijakan pejabat menjadi amirul hajj yang biayanya ditanggung Departemen Agama (Depag) atau diplesetkan sebagai haji abidin, ternyata baru sebatas pernyataan lisan Menteri Agama (Menag) Muhammad Mahtuh Basyuni. Belum ada aturan tertulis untuk menindaklanjuti kebijakan itu.Sekretaris Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Depag Fauzie Annur menyatakan hal itu saat ditemui detikcom di kantor Depag, Jakarta, Kamis (11/11/2004). Sebelumnya Menag menyatakan menghapuskan haji abidin tersebut dan mengalihkan biaya haji itu untuk menggratiskan makan bagi jemaah haji selama di Madinah. Berikut wawancara detikcom dengan Fauzie Annur:Bagaimana kelanjutan kebijakan Menag menghapuskan haji abidin?Haji abidin dalam kamus kami itu tak ada. Haji abidin itu hanya definisi yang dibuat oleh masyarakat. Kalau pejabat yang menjadi amirul hajj, petugas haji itu memang ada. Kalau petugas ya petugas. Bukan haji abidin. Tolong luruskan itu. Bukan haji abidin yang dihapus oleh Pak Menteri. Tapi menghapus kebijakan rombongan pejabat amirul hajj. Untuk tahun ini tak perlulah pejabat itu ramai-ramai naik haji. Pejabat yang tak perlu ke sana, buat apa datang ke sana? Selama ini pejabat apa yang biayanya ditanggung Depag?Selama ini DPR misalnya memantau ke sana memakai biaya kita. Tapi sekarang DPR memakai dananya sendiri. Tapi setahu saya biaya haji anggota DPR untuk tahun ini sudah dipangkas duluan. Jadi DPR sudah memangkas duluan untuk anggaran haji mereka sendiri. Mengapa biaya haji DPR harus ditanggung Depag?Ya itu kan pejabat negara, kalau tidak diurusi jadi berabe. Berapa biaya yang dihabiskan mereka?Kalikan saja dengan 10-15 orang. Tapi modelnya macam-macam ada yang sampai di sana ia minta fasilitas, minta mobil, minta ini, minta itu. Mekanisme penghapusan itu bagaimana?Itu petunjuk lisan dari Pak Menteri bahwa semua dirjen atau direktur di semua departemen tidak boleh berangkat atas biaya Depag. Berapa dana yang didapat dari penghapusan itu?Penghapusan itu tak seberapa menghasilkan biaya untuk Depag. Rp 1 M saja tak sampai. Tapi dari sisi kebijakan hal itu sangat menyentuh permasalahan. Biar publik tahu tak ada sepeser pun uang haji digunakan secara tak tepat guna.Menag menyatakan biaya itu akan dialihkan untuk menggratiskan makan jemaah haji di Madinah? Apa cukup? Program itu seperti apa prosesnya?Kita (Depag) dapat dana Rp 70 miliar dari APBN. Karena sudah teranggarkan dari kompenen haji dana itu mestinya kita pulangkan lagi pada jamaah. Cara memulangkannya itu kita kasih katering di Madinah. Karena cuma Rp 70 miliar berarti hanya untuk dua kali makan dan menunya yang 7 real. (iy/)