KPK Berharap Sistem e-Budgeting DKI Jadi Role Model Bagi Provinsi Lain

Jakarta - KPK mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta menyusun sistem e-budgeting untuk menghindari terulangnya anggaran siluman yang kerap muncul dalam APBD. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi solusi efektif dan dapat dicontoh daerah lain.

"Kami ingin menjadikan Jakarta sebagai center of excellence sebagai barometer pelayanan publik yang bagus, sebagai role model," kata Bambang Wijoyanto di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Bambang mengatakan, tidak hanya di Jakarta, anggaran siluman saat ini juga masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di berbagai provinsi lain. Di Jakarta sendiri, anggaran siluman 2013 masih muncul setelah penemuan pada tahun 2012 dicoret oleh Gubernur Jokowi.

"Siluman itu bisa dihilangkan kalau memang sistemnya diperbaiki," katanya.

Menurut Bambang, sistem penganggaran di DKI Jakarta harus disusun dengan lebih akuntabel dan terkontrol. Ia memandang sistem yang paling cocok untuk diterapkan adalah e-budgeting.

"Gagasan e-budgeting Pak Jokowi ini sebenarnya untuk mengunci sistemnya. Kl sudah dikunci, sudah tidak muncul lagi siluman itu," pungkasnya.

(kff/nal)