7 Kriteria Capres 2014 Versi Muhammadiyah

7 Kriteria Capres 2014 Versi Muhammadiyah

Prins David Saut - detikNews
Rabu, 30 Okt 2013 16:42 WIB
7 Kriteria Capres 2014 Versi Muhammadiyah
Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Pemilu 2014 sebagai momentum krusial untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu ada 7 kriteria yang diharapkan ada di seorang pemimpin Indonesia kelak.

"Terutama 2014 dipandang sebagai fase transisi kehidupan bangsa. Sekaligus transisi reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, yang kiranya sudah cukup waktu untuk dievaluasi, koreksi, dan akhirnya konsolidasi," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di kantornya, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Tujuh kriteria yang ditawarkan adalah visioner yang sesuai dengan cita-cita nasional para pendiri bangsa. Lalu nasionalis-humanis yang komitmen kebangsaannya kuat dan kemanusiaannya luhur.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Solidarity maker yang memiliki kemampuan membangun solidaritas bangsa yang majemuk dari agama, suku, dan golongan. Risk taker yang berani mengambil risiko seperti misalnya blok mahakam itu sudah saatnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Din.

Kemudian Din menyebutkan decisive yaitu kemampuan mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan tegas. Problem solver yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan menggerakan sumber daya.

"Terakhir adalah morally committed, yaitu integritas moral yang tinggi sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak korup," ujar Din.

Namun Din melihat bangsa Indonesia tidak mengalami krisis regenerasi pemimpin. Melainkan kurang dikenalnya para pemimpin daerah yang sebenarnya kompeten dan mampu memenuhi kriteria tersebut.

"Kami berpendapat tidak ada krisis calon. Saya kira tipe yang populis itu kita punya ribuan. Lalu ada beberapa wali kota yang bagusnya luar biasa, termasuk wali kota Bandung itu, sarjana urban design. Cuma sayang belum terangkat figur semacam itu," ujar Din.

Oleh karena itu, Din menilai berdasarkan konstitusi, perlunya kesediaan partai politik untuk mengangkat figur-figur tersebut menjadi pemimpin di masa mendatang. Namun ketika menjadi pemimpin, maka pemimpin itu harus meninggalkan partainya dan mendekat untuk kepentingan rakyat.

"Seharusnya begitu jadi pemimpin Indonesia, loyality to party is end, loyality to nation now begin," tutup Din.

(vid/van)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads