Munculnya tuntutan dari Front Pembela Islam (FPI) agar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) turun dari jabatannya jika tidak mengubah komentarnya terkait kerja sama pemprov DKI dengan FPI dinilai tak berdasar.
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, melihat tidak ada relevansi tuntutan FPI agar Ahok mundur dengan masalah yang dipersoalkannya itu. “Kecuali jika Ahok korup dan menyalahgunakan wewenang yang diproses di pengadilan, baru relevan dituntut turun," kata dia kepada detikcom, Rabu ( 30/10).
Andrinof menekankan, Ahok atau pejabat pemerintahan lainnya hanya bisa diturunkan bila tersangkut suatu kasus yang berhubungan dengan hukum. "Kalau urusan dia (Ahok) ingin memberitahu yang benar sesuai konstitusi dan punya pandangan berbeda menyikapi FPI, ya tidak ada yang salah,” tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Adrinof memandang masalah yang terjadi sekarang antara FPI dan Ahok adalah efek pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengimbau agar setiap pemerintah daerah bekerja sama dengan semua ormas, termasuk FPI. “Masalah atau dampak yang muncul dari penyataan Pak Menteri yang memang seperti memberi angin bagi FPI,” kata dia.
Anggota DPRD DKI Rany Maulani melihat pernyataan Gamawan tersebut justru memperkeruh suasana. Padahal, warga Indonesia, khususnya yang tinggal di Jakarta juga termasuk kaum urban yang reaktif.
“Kadang-kadang statement Pak Mendagri ini bikin permasalahan jadi tambah heboh. Semua juga sudah tahu, sudah bukan rahasia lagi dari kemarin-kemarin. Harusnya Pak Mendagri juga belajar apa dampaknya secara luas sebelum memberikan pernyataan,” ujar politikus Partai Gerindra ini kepada detikcom, Rabu (30/10)
Rany menyesalkan keluarnya imbauan Mendagri yang dinilainya justrumembuat polemik baru. “Kalau hanya kasih pernyataan yang jadi polemik di lapangan, suasana yang tadinya sedang dicari solusi malah jadi timbul masalah baru.”
Humas Lembaga Dakwah Dewan Pengurus Pusat FPI Ustad Novel Bamu’min menyatakan FPI berencana melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya karena mencemarkan nama baik. Bila tidak ada respons, dalam waktu dekat FPI juga bakal menggelar aksi demo di Balai Kota.
Sebenarnya, kata Novel, aksi demo ini akan dilakukan Senin lalu. Tapi, gagal karena belum ada koordinasi dengan FPI wilayah lain dan Polda Metro. Meski demikian, FPI masih memikirkan cara halus yaitu dengan rencana mengirim tim delegasi untuk menemui Gubernur DKI Joko Widodo.
“Kami inginnya kalau mediasi ketemu Jokowi dan bilang supaya wakilnya dievaluasi. Hati-hati Ahok dan jangan sembarangan ngomong. Pekan ini kami rapat sama DPP FPI,” kata pria yang juga Sekjen DPD FPI DKI ini.
(brn/brn)











































