Pramono Edhie Tak Masalah Politik Dinasti Asal Bukan KKN

Jakarta - Perbincangan soal politik dinasti mulai menghangat seiring goyahnya dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten. Bagi bakal capres PD Pramono Edhie Wibowo, politik dinasti bukan masalah besar.

"Demokrat lahir dulu orang ditawari nggak ada yang mau. Yang mau saudaranya sendiri, pembantunya, sopirnya, tukang kebunnya. Sekarang sudah besar, pembantunya dan saudaranya disuruh keluar. Kalau Golkar sudah dari dulu besar," kata Pramono mengawali pandangannya soal politik dinasti.

Hal ini disampaikan Pramono Edhie usai acara peluncuran akun twitter @edhiewibowo_55 di markas pemenangannya di Jalan Diponegoro No 43, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Pramono melanjutkan kisah awal pendirian Demokrat. "Demokrat itu dari awal, ketok dari satu pintu ke pintu, mau nggak jadi (anggota) Demokrat? Nggak ada yang mau. Saat itu yang mau kakak saya, ponakan, karena untuk jadi besar (anggota harus banyak). Begitu (partai) jadi besar kok diusir?" katanya.

"Kalau saudara yang baik memang nggak boleh ikut? Ada nggak aturan yang bilang nggak boleh? Boleh kan. Jadi beri kesempatan bagi mereka yang baik," lanjutnya.

Bagi Pramono, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus diberantas. Kalau politik dinasti namun memang punya kapasitas baginya tak soal.

"KKN yang nggak boleh. Jadi nggak salah kalau memenuhi kriteria yang diharapkan, yang nggak boleh yang tidak memenuhi kriteria dipaksakan," kata mantan KSAD berpangkat jenderal ini.

Menurutnya kalau tidak memenuhi syarat pasti ditolak oleh KPU. Dia lantas mengenang kala kenaikan pangkatnya menjadi KSAD diprotes karena dia adik ipar SBY.

"Pak Edhie jadi KSAD karena adik SBY, kan pernah ada itu, ramai. Lalu ada nggak aturan yang saya langgar pas itu? Terus nggak boleh? Kalau saya dari letnan jadi KSAD ya nggak boleh," tandasnya.

(/)