Ketua DPR: Kerabat Keraton Surakarta, Sadarlah...

Surakarta, -

Ketua DPR RI, Marzuki Alie, juga memperhatikan konflik internal berkepanjangan Keraton Surakarta. Dia mengimbau dua kubu yang berseberangan memikirkan kepentingan yang lebih besar, bahwa keraton adalah bagian sejarah bangsa.

"Keraton itu peninggalan sejarah bangsa bukan peninggalan keluarga. Proses mediasi masih terbuka untuk dilakukan. Mudah-mudahan kesadaran pihak keluarga untuk memihak keberlangsungan sejarah bangsa tetap ada," ujar Marzuki Alie, kepada wartawan di Solo, Selasa (29/10/2013).

Politisi Partai Demokrat tersebut mengakui bahwa selama ini sudah banyak pihak, bahkan termasuk DPR, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya keras untuk segera mengurai persoalan yang terjadi di Keraton Surakarta. Namun semua upaya itu selalu menemui jalan buntu karena pihak-pihak yang berseteru bersikukuh mereka yang paling benar.

Konflik intrenal Keraton Surakarta terjadi karena ada dua raja kembar, yaitu Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan PB XIII Tedjowulan. Setelah bersitegang sejak 2004 silam, keduanya sepakat bersatu pada 2012 dengan menandatangani piagam rekonsiliasi di hadapan sejumlah menteri dan Ketua DPR.‎ Tedjowulan bersedia melepas gelar raja dan mengakui kakaknya, Hangabehi, sebagai PB XIII.

Namun konflik bukan berhenti, sejumlah kerabat yang semula mendukung PB XIII Hangabehi, berbalik melawan rekonsiliasi itu. Mereka membentuk Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta yang dipimpin GKR Wandansari atau akrab disapa Gusti Kus Murtiyah, salah satu putri mendiang PB XII yang saat ini juga menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dewan Adat inilah yang saat ini menguasai kompleks keraton, sehingga PB XIII dan pendukungnya tidak bisa masuk ke dalamnya.

"Pemerintah sebenarnya bisa mengambil sikap tegas dalam rangka pelestarian budaya, namun hal itu dikesampingkan untuk tetap menghormati para ahli waris yang ada. Sejauh ini kita berusaha menghormati ahli waris ini, tetapi sepanjang mereka masih bersikukuh dengan pendapat masing-masing yang dianggap benar, ya memang agak merepotkan. Kalau masih ada pihak-pihak keluarga yang tak setuju rekonsiliasi ya susah juga," lanjut Marzuki.‎

Marzuki juga memastikan jika konflik di Keraton Surakarta semakin berkepanjangan dan semakin tak berujung pangkal maka keraton sendiri yang akan merugi. Pasalnya, pemerintah tidak akan mengucurkan dana bantuan pemeliharaan dan pelestarian budaya kepada keraton penerus dinasti Mataram Islam tersebut.‎

(mbr/lh)