.webp)
Rombongan Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Mahfudz Siddiq ini disambut oleh Duta Besar RI untuk RRT (China) dan Mongolia Imron Cotan. Rapat dengar pendapat ini digelar pada Minggu (27/10) waktu setempat.
Dalam pernyataannya, Dubes Imron menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, hubungan bilateral RI-RRT berkembang secara eksponensial. Hal ini bisa dilihat angka perdagangan bilateral.
"Jalinan perdagangan bilateral melonjak tiap tahunnya hingga US$ 66,6 miliar pada tahun 2012 atau sekitar tiga kali lipat dari tahun 2010," jelas Dubes Imron Cotan seperti disampaikan melalui rilis KBRI Beijing yang diterima detikcom, Senin (28/10/2013).
"Sejalan dengan itu, arus investasi dari RRT ke Indonesia secara kumulatif di tahun 2012 juga mencapai US$ 2,02 miliar," imbuhnya.
Dubes Imron menyebutkan bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia membutuhkan investasi yang besar dan konektivitas dengan pasar di dunia luar. "Dalam kaitan ini, bermitra dengan RRT membuka peluang menarik arus investasi sekaligus menembus pangsa pasar 1,3 miliar jiwa," ucapnya.
Lebih lanjut, Dubes Imron menyatakan bahwa jalinan kemitraan komprehensif strategis dengan China menjadi suatu keharusan bagi Indonesia demi mencapai dan mengamankan kepentingan nasional Indonesia.
"Oleh karena itu, visi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Xi Jinping yang meningkatkan kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif di Jakarta baru-baru ini adalah merupakan kebijakan yang tepat," cetusnya.
Dalam rapat dengar pendapat ini, Mahfudz Siddiq menyatakan apresiasinya atas kinerja KBRI Beijing dalam terus mendorong peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-China. Selain bertemu dengan pimpinan dan jajaran staf KBRI Beijing, rombongan Komisi I DPR RI juga melakukan pertemuan dengan para pakar militer serta tokoh akademisi untuk mempelajari sistem hukum militer China.
Disebutkan juga bahwa dalam kunjungan kerja ke Beijing ini, Komisi I DPR RI akan bertemu pertemuan dengan Profesor Neng Xinyu, pakar hukum militer dari China University of Political Science and Law untuk mempelajari hukum disiplin militer di China.
(nvc/fdn)
