DPRD DKI Akui Anggaran Rawan Penyelewengan

Jakarta -

Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengakui anggaran APBD DKI memang rawan penyelewengan karena porsi anggaran yang besar dan banyak pos yang tidak efisien.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Cinta Mega mengungkapkan banyaknya proyek tidak penting tapi tetap diajukan menjadi persoalan. Namun, ia menepis kalau rekan koleganya di legislatif tidak ikut campur dengan persoalan itu. "Kalau soal itu perasaan saya enggak ya. Tapi, kalau rawan penyelewengan itu benar karena porsi anggaran banyak yang tidak efektif," katanya kepada detikcom, Jumat lalu.

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan pihaknya juga mengapresiasi langkah Kejaksaan yang menindak beberapa pejabat eselon tiga di jajaran Pemprov DKI yang bandel mempermainkan anggaran.

Ia menyinggung pos angaran di beberapa SPKD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan yang jumlahnya besar dan mesti dilakukan pengawasan yang ekstra ketat. Tapi, ia enggan merincikan anggaran besar itu.



"Banyak anggaran yang jumlahnya besar kalau dilihat strukturnya. Hasilnya bagaimana, kita belum tahu. Nah, ini yang mesti diawasi ketat," ujar Cinta.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengaku pihaknya akan mengkonsolidasikan lagi guna mengetahui bagaimana anggaran tersebut dapat muncul kembali setelah dicoret oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kita konsolidasikan lagi, bagaimana munculnya jangan berprasangka dulu. Kami minta masukan. Harus lebih cermat dan teliti, bukan siapa yang memunculkan, manfaatnya ada gak, diperkenankan gak dengan aturan, boleh diteruskan atau gak, kita harus konsultasi dulu," ujarnya Taufik saat dihubungi detikcom, Senin (28/10).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengingatkan selain sistem e-budgeting yang bakal diterapkn oleh Pemprov DKI, persoalan yang perlu ditekankan adalah pengawasan dari level pelayanan birokrasi terbawah seperti kelurahan.

Setiap tahunnya, Danang menyebukan, rata-rata anggaran untuk pejabat lurah di DKI itu di atas Rp 2 miliar. Sementara, pelayanan terpadu kepada masyarakat belum meningkat signifikan meski sudah ada program lelang jabatan. Jenjang pelayanan ini pula mengakar ke level kecamatan dan wali kota.

“Ini korupsi sudah seperti sistem dari bawah ke atas. E-budgeting ada, tapi pengawasan juga yang diperketat. Belum ada hasilnya uang sebasar itu untuk rakyat,” tegasnya kepada detikcom, Sabtu (26/10).

(brn/brn)