Gebrakan Ahok Cegah 'Main Mata' Anggaran

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mau kecolongan lagi dalam penyusunan APBD DKI. Salah satu caranya yaitu akan menerapkan sistem electronic budgeting (e-budgeting) dalam penyusunan APBD 2014.

Ahok sangat berharap sistem e-Budgeting yang diadopsi dari Surabaya ini diharapkan bisa mencegah terulangnya anggaran siluman. Dia ingin sistem ini bisa segera diwujudkan.

“Untuk 2014 perancangannya mungkin bulan depan sudah kita mulai,” kata Ahok kepada detikcom saat ditemui di Monas, Sabtu (26/10). Penyusunan anggaran dengan sistem e-Budgeting, kata Ahok, secara sederhananya adalah penggunaan sarana elektonik sejak dari awal proses.

Mulai dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) hingga nantinya anggaran disahkan, semuanya akan disajikan secara transparan. “Jadi orang enggak bisa ganti-ganti (program) dan anggarannya juga,” ujar Ahok menegaskan.

Demi meminimalisir adanya pihak yang "bermain mata", sistem ini juga akan dilengkapi dengan kata kunci alias password yang hanya dipegang oleh orang tertentu. “Nanti kita yang pegang atau staf kita. Tapi waktu dia ubah, akan ketahuan jam berapa, detik ke berapa dan siapa yang ubah.”



Baru setahun menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok, borok korupsi dan permainan anggaran di lingkungan Pemprov DKI mulai terkuak.

Belum lama ini ada beberapa pegawai negeri sipil di eselon 3 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan berinisial RS, Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat Jakarta Selatan (YI) dan Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat (RB).

YI dan RB dijadikan tersangka bersama seorang pengusaha dari PT HMK, rekanan Kominfomas dalam kasus pengadaan kamera pengawas di kawasan Monas. Kedua pejabat DKI itu dijerat dengan dugaan penyalahgunaan anggaran dan wewenang dalam pengadaan CCTV senilai Rp 1,7 miliar pada tahun 2010.

Penetapan tersangka ini membuktikan menjamurnya kasus korupsi di Pemda DKI. Apalagi dengan Ahok yang mengaku kecolongan, ke depan dia berjanji akan lebih teliti dalam membaca laporan masuk. “Tiap hari mesti baca laporan kronologinya, memang jadi masalah juga, tapi kita mesti selesaikan,” tutur Ahok.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti mengatakan konsep e-budgeting akan transparan secara elektronik dan sulit dimanipulasi.

Dalam konsep ini, anggaran dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan memakai kode tertentu. Begitupun rencananya mulai dari tender, laporan keuangan, dan pengumuman lelang juga tidak diterapkan secara manual lagi karena mudah diubah-ubah.

“Intinya untuk menjaga transparan mulai dari angka yang kecil sampai besar. Kalau ada yang bermain nanti ketahuan. Saya targetkan awal tahun depan selesai,” kata Endang kepada detikcom, Jumat pekan lalu.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta Mohammad Yusuf mengatakan rawannya anggaran di setiap dinas SPKD karena pelayanan publik dalam keterbukaan informasi masih rendah serta adanya pengadaan tender fiktif dari harga dan pengadaan barang.

Yusuf mengungkapkan biasanya tender proyek tertulis dengan anggaran besar. Namun, dalam praktiknya tender dikerjakan dengan budget minim. “Masih seperti itu dan terus kejadian. Makanya kalau tidak diawasi, peluang bermain besar,” kata Yusuf Jumat pekan lalu.

(brn/brn)