Jelang Penetapan DPT, KPU Kebut Perbaiki 10 Juta Data yang Bermasalah

Jelang Penetapan DPT, KPU Kebut Perbaiki 10 Juta Data yang Bermasalah

M Iqbal - detikNews
Senin, 28 Okt 2013 12:23 WIB
Jelang Penetapan DPT, KPU Kebut Perbaiki 10 Juta Data yang Bermasalah
Jakarta - Bawaslu merekomendasi 10 juta data daftar pemilih yang harus KPU verifikasi ulang. Untuk pekerjaan tersebut, sisa waktu yang tersisa bagi KPU tinggal satu pekan lagi sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

"Ada sekitar 10 juta data bermasalah yang kita rekomendasikan kepada KPU untuk dicermati ulang apakah temuan itu sudah diperbaiki," kata komisioner Bawaslu Daniel Zuchron kepada detikcom, Senin (28/10/2013).

Menurutnya, data itu sudah diserahkan kepada KPU pusat, dan diturunkan lagi ke Panwaslu di tingkat Kabupaten Kota untuk membantu membersihkan sambil berkoordinasi dengan KPUD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, KPU terus melakukan perbaikan untuk memastikan agar tidak ada lagi data pemilh ganda, tanpa NIK atau tanpa keterangan lain di DPT.

"Seminggu lagi terus kita bereskan, kita cermati, kita bersihkan data yang ada. Kita juga sinkronsiasikan dengan berbagai pihak termasuk Kemendagri dan Bawaslu," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Ferry memastikan data sekitar 10 juta bermasalah yang direkomendasikan Bawaslu sudah berkurang jumlahnya, KPU di tingkat Kabupaten Kota masih memperbaiki temuan tersebut.

"Teman-teman (KPUD) sedang melakukan proses pembersihan di tingkat lapangan, dan pada tanggal 1 November ini teman-teman di Kabupaten Kota sudah menetapkan Daftar Pemilh Tetap sehingga secara berjenjang langsung masuk ke pusat," ucap Ferry.

Tak hanya DPT dalam negeri, KPU juga memastikan daftar pemilh di luar negri bersih pada saat penetapan. "Data daftar pemilih luar negeri sudah fiks. Tapi kita upayakan lagi untuk nanti rekap itu betul-betul sempurna," ujarnya.

"Bahkan kta menyurati BNP2TKI, imigrasi, kemanakertrans dan Migrant Care untuk melihat data. Kalau ada data (bermasalah) silakan, tapi jangan nanti tidak by name by adress," imbuh mantan ketua KPU Jabar itu.

(/lh)


Berita Terkait