UGM Imbau DPR Hentikan Konflik

Yogyakarta - Konflik dan kericuhan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sepantasnya terjadi. Agar konflik tersebut tidak berlangsung berlarut-larut sehingga menimbulkan preseden yang kurang baik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengimbau kepada semua anggota DPR segera menghentikan pertikaiannya.Imbauan itu disampaikan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Sofian Effendi kepada wartawan di kampus UGM Bulaksumur Yogyakarta, Rabu (10/11/2004)."Para wakil rakyat seharusnya sadar, mereka terpilih lewat sebuah pemilu yang palingdemokratis, aman dan damai. Semestinya, mereka memberi contoh yang lebih baik karena rakyat telah melaksanakan pesta demokrasi dengan memilih mereka secara langsung," kata Sofian Effendi didampingi Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi Prof Dr Marwan Asri MBA.Menurut Sofian, UGM akan bersama-sama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk mendesak DPR segera menghentikan konflik internal. Sebab bila kasus itu dibiarkan berlarut-larut, maka rakyat akan muak dan hilang kesabaran serta tak akan mempercayai DPR lagi. "Seharusnya mereka sadar betapa besar pengaruh yang ditimbulkan akibat konflik tersebut," katanya.Sofian mengatakan kekisruhan yang terjadi di DPR sekarang ini diakibatkan dua hal. Pertama, soal person yang dipandang lemah dan tidak mampu ditata dengan baik. "Semestinya pimpinan DPR harus bertindak tegas dan tak memihak salah satu kelompok atau bisa menempatkan pada posisi berdiri di atas kedua pihak," katanya.Kedua, akibat kesalahan pada sistem. Sebab sistem yang didesain UUD 45 yang diamandemen itu ternyata tidak cocok dengan budaya politik bangsa Indonesia sehingga menimbulkan kekisruhan di DPR. "Mereka tidak ingat ketika para pendiri Republik ini merumuskan UUD 45 dilandasi dengan budaya politik bangsa yakni dengan semangat kekeluargaan. Karena itu sistem yang dihasilkan bukanlah parlementer atau presidensial, tapi semi presidensial," katanya. Namun Sofian menyatakan tidak setuju bila DPR sekarang ini dibubarkan karena risiko sangat besar. Dia kemudian mengingatkan kembali peristiwa pembubaran konstituante oleh Presiden RI I, Soekarno. Ketika DPR dibubarkan, belum tentu juga nanti penggantinya juga akan lebih baik. Justru dikhawatirkan otoritarianisme. "Sekarang ini yang kita perlukan adalah pressure kepada DPR untuk segera menghentikan pertikaian itu," tegasnya. (dni/)