Kemendagri Harus Ikut Selesaikan DPT Pemilu 2014 yang Bermasalah

Jakarta - Kondisi DPT Pemilu 2014 yang masih saja bermasalah, tidak lepas dari proses penyusunan e-KTP yang tidak sinkron dengan pemekaran wilayah. Bila tidak secepatnya diselesaikan maka masalah teknis yang ada dikhawatirkan dapat menjadi kendala lebih besar ketika hari-H pencoblosan kelak.

"e-KTP dibuat beberapa waktu lalu, kemudian ada pemekaran daerah tapi sistem di e-ktp belum diperbaharui. Ini menjadi problem sistemik, kode ring berubah," kata Ketua Perludem Didik Supriyanto dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2013).

Di dalam kesempatan sama Ketua DPP Hanura, Saleh Husin, mengatakan penyelesaian masalah ini tidak hanya oleh KPU. Mengingat data e-KTP yang menjadi dasar penyusunan DPT, maka Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang mengadakan proyek e-KTP perlu terlibat.

"Itu yang jadi sebab DPT jadi masalah," ujarnya.

Ketua Umum PBB, MS Kaban juga mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan, seharusnya Mendagri jangan diam saja dan ikut bertanggung jawab. "Kalau masih ada kekisruhan Presiden dan Mendagri harus ambil sikap. Tapi dalam pemilu sebelumnya kekisruhan itu tanggung jawab presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Kaban.

(spt/lh)